Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron dan Alarm Gelombang Ketiga yang Mulai Menyala

Kompas.com - 11/01/2022, 11:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

"Pada waktu kenaikan kasus kita bukan Juni dan Juli 2021 yang lalu maka sekitar dua bulan sebelumnya juga ada kenaikan kasus di India dengan segala masalahnya," kata Tjandra dikutip dari Kompas.id, Senin.

Baca juga: Omicron Ditemukan di Depok, Pemkot Belum Lacak Keluarga yang Kontak Erat dengan Pasien Positif

Tjandra mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, kasus di India meningkat tajam. Pada 21 Desember 2021 penambahan kasus sehari sebanyak 6.317 orang dan melonjak menjadikan 9.928 sehari pada 5 Januari 2022.

Adapun di New Delhi, kata dia, pemerintah setempat mulai mengeluarkan aturan pembatasan sosial termasuk jam kerja di kantor, pembatasan bioskop hingga sarana kebugaran.

"Bahkan New Delhi akan dalam kondisi jam malam mulai jam 10 malam hari Jumat sampai jam 5 pagi hari Senin. Toko, pasar dan mal tutup," ujarnya.

Cegah dengan vaksinasi

Dicky mengatakan, dalam situasi ini, pemerintah harus memastikan cakupan vaksinasi Covid-19 di masyarakat meningkat dan memberikan vaksinasi lanjutan atau booster kepada kelompok rentan.

"Februari Maret ini (prediksi lonjakan kasus) momen di mana mayoritas penerima vaksin kita yang memiliki imunitas itu akan menurun karena kan rata-rata itu 7 bulan itu akan menurun proteksi," ucapnya.

Ia mengatakan, membangun antibodi yang paling efektif adalah melalui vaksinasi, bukan setelah seseorang terinfeksi virus Corona.

"Gelombang ketiga Covid-19 dicegahnya dengan tingkatkan imunitas, tapi tidak dari infeksi Covid-19, itu salah kaprah dan tidak etis, yang meningkatkan imunitas itu dengan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Menkes Jelaskan Mekanisme Perawatan Pasien Omicron di Rumah

Lebih lanjut, Dicky meminta, upaya mitigasi yang dilakukan yaitu testing, tracing dan treatment dan penerapan protokol kesehatan dapat meredam lonjakan Omicron khususnya terhadap kelompok rentan.

"Kita belajar dari kasus di Eropa dan Amerika yang mulai ada beban di fasyankes mungkin cakupan vaksinasi jauh lebih tinggi di bandingkan Indonesia dalam kaitan 2 dosis bahkan booster sekalipun," pungkasnya.

Pemerintah bersiap

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan intervensi untuk mitigasi penyebaran Omicron.

Langkah pertama adalah edukasi masyarakat untuk memperkuat protokol kesehatan.

"Itu jadi intervensi utama," kata Nadia saat dihubungi dari Jakarta, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Varian Omicron Lebih Menular 105 Persen Daripada Delta, Studi Jelaskan

Lalu, pemerintah juga menggencarkan kampanye pemanfaatan PeduliLindungi di setiap tempat publik.

Di samping itu, pemerintah pun menyiapkan tempat isolasi terpusat, rumah sakit, ventilator, dan oksigen.

Telemedisin juga bakal diaktifkan lagi untuk melayani masyarakat.

"Termasuk mendatangkan obat molnupiravir dan rencana obat paxlovid," ujar Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com