Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron dan Alarm Gelombang Ketiga yang Mulai Menyala

Kompas.com - 11/01/2022, 11:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak diumumkan pada 16 Desember 2021, kasus Covid-19 dari penularan varian Omicron di Indonesia terus meningkat. Peningkatan cenderung signifikan. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan hingga Sabtu (8/1/2022) kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron mencapai 414.

Adapun dari jumlah tersebut, mayoritas kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan sebanyak 50 kasus merupakan transmisi lokal.

Meningkatnya kasus Omicron berdampak pada merangkak naiknya kasus Covid-19 di Tanah Air mulai.

Pada Jumat (7/1/2022) jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 518, meningkat dua kali lipat dari bulan Desember 2021 yang rata-rata 200 kasus per hari.

Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman mengatakan, ratusan kasus Omicron tersebut merupakan alarm bagi Indonesia bahwa potensi gelombang ketiga Covid-19 mulai menyala.

"Yes, ini lampu kuning, gelombang ketiga Covid-19 itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, alarm sudah mulai menyala," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Mengingat Amukan Covid-19 di Kudus dan Pelajaran yang Bisa Kita Petik...

Lantas, kapan puncak lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron?

Dicky mengatakan, jika melihat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di negara-negara Eropa, Indonesia diperkirakan akan mengalami gelombang ketiga Covid-19 sekitar Februari dan Maret 2022.

Meski demikian, kata dia, lonjakan kasus Covid-19 akibat penularan varian Omicron ini akan lebih rendah dibandingkan periode ledakan kasus akibat varian Delta.

"Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan Omicron ini potensinya itu moderat dalam artian, moderat gelombang 3 beban di faskes, beban kematian, lebih moderat (rendah) keparahannya dibandingkan dengan Delta," ujarnya.

Dicky mengingatkan, penularan varian Omicron harus diwaspadai karena hampir 90 persen kasus Omicron menginfeksi orang yang sudah divaksinasi lengkap dan hanya mengalami gejala ringan.

Oleh karenanya, ia meminta kemampuan deteksi Covid-19 dalam sehari di Indonesia dapat ditingkatkan.

"Untuk mendeteksi sehari saja kita belum bisa melakukan itu, bahkan saat Delta pemeriksaan masuk 500.000 saja tidak pernah," ucapnya.

Alarm dari India

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI sekaligus Mantan Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di India saat ini bisa terjadi di Indonesia.

"Pada waktu kenaikan kasus kita bukan Juni dan Juli 2021 yang lalu maka sekitar dua bulan sebelumnya juga ada kenaikan kasus di India dengan segala masalahnya," kata Tjandra dikutip dari Kompas.id, Senin.

Baca juga: Omicron Ditemukan di Depok, Pemkot Belum Lacak Keluarga yang Kontak Erat dengan Pasien Positif

Tjandra mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, kasus di India meningkat tajam. Pada 21 Desember 2021 penambahan kasus sehari sebanyak 6.317 orang dan melonjak menjadikan 9.928 sehari pada 5 Januari 2022.

Adapun di New Delhi, kata dia, pemerintah setempat mulai mengeluarkan aturan pembatasan sosial termasuk jam kerja di kantor, pembatasan bioskop hingga sarana kebugaran.

"Bahkan New Delhi akan dalam kondisi jam malam mulai jam 10 malam hari Jumat sampai jam 5 pagi hari Senin. Toko, pasar dan mal tutup," ujarnya.

Cegah dengan vaksinasi

Dicky mengatakan, dalam situasi ini, pemerintah harus memastikan cakupan vaksinasi Covid-19 di masyarakat meningkat dan memberikan vaksinasi lanjutan atau booster kepada kelompok rentan.

"Februari Maret ini (prediksi lonjakan kasus) momen di mana mayoritas penerima vaksin kita yang memiliki imunitas itu akan menurun karena kan rata-rata itu 7 bulan itu akan menurun proteksi," ucapnya.

Ia mengatakan, membangun antibodi yang paling efektif adalah melalui vaksinasi, bukan setelah seseorang terinfeksi virus Corona.

"Gelombang ketiga Covid-19 dicegahnya dengan tingkatkan imunitas, tapi tidak dari infeksi Covid-19, itu salah kaprah dan tidak etis, yang meningkatkan imunitas itu dengan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Menkes Jelaskan Mekanisme Perawatan Pasien Omicron di Rumah

Lebih lanjut, Dicky meminta, upaya mitigasi yang dilakukan yaitu testing, tracing dan treatment dan penerapan protokol kesehatan dapat meredam lonjakan Omicron khususnya terhadap kelompok rentan.

"Kita belajar dari kasus di Eropa dan Amerika yang mulai ada beban di fasyankes mungkin cakupan vaksinasi jauh lebih tinggi di bandingkan Indonesia dalam kaitan 2 dosis bahkan booster sekalipun," pungkasnya.

Pemerintah bersiap

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan intervensi untuk mitigasi penyebaran Omicron.

Langkah pertama adalah edukasi masyarakat untuk memperkuat protokol kesehatan.

"Itu jadi intervensi utama," kata Nadia saat dihubungi dari Jakarta, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Varian Omicron Lebih Menular 105 Persen Daripada Delta, Studi Jelaskan

Lalu, pemerintah juga menggencarkan kampanye pemanfaatan PeduliLindungi di setiap tempat publik.

Di samping itu, pemerintah pun menyiapkan tempat isolasi terpusat, rumah sakit, ventilator, dan oksigen.

Telemedisin juga bakal diaktifkan lagi untuk melayani masyarakat.

"Termasuk mendatangkan obat molnupiravir dan rencana obat paxlovid," ujar Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com