Kompas.com - 07/01/2022, 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pencabutan izin usaha pertambangan mulai efektif diberlakukan pada Senin (10/1/2022).

Pencabutan itu menyasar 2.078 IUP dari total 5.490 IUP yang ada.

“Pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin. Khusus untuk IUP kami sudah akan melakukan mulai hari Senin. Koordinasi teknis kami dengan Kementerian ESDM sampai dengan tadi malam sudah kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan beberapa alasan yang mendasari pencabutan izin.

Baca juga: Jokowi Cabut Izin 2.078 Perusahaan Tambang Minerba dan HGU Perkebunan Seluas 34.448 Hektar

Di antaranya karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB).

Ada juga perusahaan yang telah diberikan izin tetapi dijual kepada pihak lain.

“Kayak-kayak begini sudah enggak bisa lagi, kita harus bicara pada konteks keadilan,” tegas Bahlil.

Bahlil mengungkapkan, pencabutan ini dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam berdasarkan konstitusi.

Utamanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

Usai perizinan dicabut, selanjutnya pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.