Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat tentang Lonjakan Kasus Omicron di Luar Negeri

Kompas.com - 30/12/2021, 13:45 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, pihaknya meminta pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di luar negeri.

Edukasi tersebut, kata dia, dinilai lebih efektif dibandingkan melarang warga negara Indonesia (WNI) untuk bepergian ke luar negeri.

"Akan lebih baik jika memberikan edukasi soal bepergian di dalam negeri jauh lebih baik karena kondisi Covid-19 di sini rendah. Sebaliknya, kondisi pandemi di luar negeri sedang tidak baik dan hal ini berisiko tinggi memaparkan Covid-19," ucap Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

Edukasi itu, lanjut dia, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat, sehingga mereka bisa menghabiskan kegiatan selama akhir tahun di dalam negeri.

Baca juga: Apakah Kasus Pertama Omicron di Indonesia Merupakan Transmisi Lokal?

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, Zubairi meminta pemerintah untuk memperbanyak pemeriksaan sampel Covid-19 menggunakan whole genome sequencing (WGS).

Pemeriksaan sampel tersebut dilakukan menyusul ditemukannya satu kasus Omicron dari transmisi lokal.

"Lakukan pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR) kemudian dilanjutkan ke arah WGS. Hal ini untuk mendeteksi jika ada Omicron bisa diketahui jumlahnya berapa secara cepat," kata Zubairi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah dapat memperlambat penyebaran varian Omicron.

Baca juga: Varian Omicron Bisa Kawin dengan Delta, Epidemiolog Ingatkan Bahayanya

Salah satu caranya dengan melakukan penelusuran kontak erat kasus pertama transmisi lokal minimal kepada 30 orang dari satu kasus terkonfirmasi tersebut.

"Contoh yang menurut saya bagus sekali waktu kemarin di Wisma Atlet ditemukan satu positif, tetapi dilakukan pemeriksaan lebih dari 2.000 orang. Itu bagus," ujar Zubairi.

Selain pemerintah, ia juga meminta masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan tidak berkerumun.

Aturan prokes tersebut diklaim lebih efektif apabila masyarakat menerapkan sesuai himbauan Satgas Penanganan Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Baca juga: Wali Kota Jakarta Utara Bolehkan Nobar Final AFF 2020, asalkan Prokes Ketat

Tak hanya prokes, sebut Zubairi, masyarakat juga harus segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 agar memiliki proteksi terhadap virus SARS-CoV-2.

"Sebagian besar vaksinasi sekarang belum dilakukan dua kali. Sekali lagi orang yang memiliki komorbid diabetes, darah tinggi, lupus, kanker human immunodeficiency virus (HIV) disarankan lebih cepat vaksinasi. Apabila ragu hubungi dokter yang merawat, tetapi vaksinasi ini dianjurkan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan terdapat satu kasus Covid-19 varian Omicron dari transmisi lokal di Jakarta pada Selasa (28/12/2021).

Halaman:


Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com