Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat tentang Lonjakan Kasus Omicron di Luar Negeri

Kompas.com - 30/12/2021, 13:45 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, pihaknya meminta pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di luar negeri.

Edukasi tersebut, kata dia, dinilai lebih efektif dibandingkan melarang warga negara Indonesia (WNI) untuk bepergian ke luar negeri.

"Akan lebih baik jika memberikan edukasi soal bepergian di dalam negeri jauh lebih baik karena kondisi Covid-19 di sini rendah. Sebaliknya, kondisi pandemi di luar negeri sedang tidak baik dan hal ini berisiko tinggi memaparkan Covid-19," ucap Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

Edukasi itu, lanjut dia, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat, sehingga mereka bisa menghabiskan kegiatan selama akhir tahun di dalam negeri.

Baca juga: Apakah Kasus Pertama Omicron di Indonesia Merupakan Transmisi Lokal?

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, Zubairi meminta pemerintah untuk memperbanyak pemeriksaan sampel Covid-19 menggunakan whole genome sequencing (WGS).

Pemeriksaan sampel tersebut dilakukan menyusul ditemukannya satu kasus Omicron dari transmisi lokal.

"Lakukan pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR) kemudian dilanjutkan ke arah WGS. Hal ini untuk mendeteksi jika ada Omicron bisa diketahui jumlahnya berapa secara cepat," kata Zubairi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah dapat memperlambat penyebaran varian Omicron.

Baca juga: Varian Omicron Bisa Kawin dengan Delta, Epidemiolog Ingatkan Bahayanya

Salah satu caranya dengan melakukan penelusuran kontak erat kasus pertama transmisi lokal minimal kepada 30 orang dari satu kasus terkonfirmasi tersebut.

"Contoh yang menurut saya bagus sekali waktu kemarin di Wisma Atlet ditemukan satu positif, tetapi dilakukan pemeriksaan lebih dari 2.000 orang. Itu bagus," ujar Zubairi.

Selain pemerintah, ia juga meminta masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan tidak berkerumun.

Aturan prokes tersebut diklaim lebih efektif apabila masyarakat menerapkan sesuai himbauan Satgas Penanganan Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Baca juga: Wali Kota Jakarta Utara Bolehkan Nobar Final AFF 2020, asalkan Prokes Ketat

Tak hanya prokes, sebut Zubairi, masyarakat juga harus segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 agar memiliki proteksi terhadap virus SARS-CoV-2.

"Sebagian besar vaksinasi sekarang belum dilakukan dua kali. Sekali lagi orang yang memiliki komorbid diabetes, darah tinggi, lupus, kanker human immunodeficiency virus (HIV) disarankan lebih cepat vaksinasi. Apabila ragu hubungi dokter yang merawat, tetapi vaksinasi ini dianjurkan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan terdapat satu kasus Covid-19 varian Omicron dari transmisi lokal di Jakarta pada Selasa (28/12/2021).

Satu kasus tersebut merupakan WNI yang tidak memiliki riwayat perjalanan internasional dan melakukan perjalanan satu bulan sekali dari Kota Medan ke Jakarta.

Baca juga: Kemenkes: 21 Kasus Baru Varian Omicron Terdiri dari 16 WNI dan 5 WNA

"Mereka tiba di Jakarta pada Senin (6/12/2021) lalu. Kemudian pada Jumat (17/12/2021) sempat mengunjungi salah satu restoran di Sudirman Central Business District (SCBD)," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers, Selasa.

Dia melanjutkan, WNI tersebut melakukan tes antigen pada Minggu (19/12/2021), karena akan kembali ke Medan dan diketahui dari tes ini hasilnya positif.

“Hasil positif juga dibuktikan dari tes PCR. Pada Minggu (26/12/2021), hasil laboratorium menunjukkan WNI tersebut terkonfirmasi terpapar varian Omicron," ujarnya.

Baca juga: Lebih dari 10 Ribu WNI Pergi ke Luar Negeri dalam Kurun Waktu 4 Hari Terakhir

Adapun saat ini pasien yang terpapar varian Omicron tersebut menjalani isolasi di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Sulianti Saroso.

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Satu Kasus Varian Omicron Transmisi Lokal, IDI: Pemeriksaan WGS Harus Dipercepat".

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Sabrina Asril

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com