Kompas.com - 23/12/2021, 21:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, penambahan satu kursi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju lebih terlihat seperti mengakomodasi kepentingan politik.

Menurut dia, penambahan kursi wamen belum cukup relevan jika dikaitkan dengan efektivitas kinerja kabinet.

"Karena posisi wamen tidak boleh melakukan eksekusi kecuali diperintah menteri, lalu misalnya tak boleh ikut sidang kabinet. Jadi ya intinya buat politis, bukan efektivitas," ujar Agus ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: Daftar Pos Wakil Menteri Kabinet Jokowi Kian Bertambah, Ini Perinciannya...

Agus menyampaikan, pemberian posisi dalam kabinet wajar secara politis, terutama jika bertujuan menyenangkan berbagai pihak.

Hal ini, menurut dia, tak lepas dari banyaknya parpol yang mendukung pemerintah.

Dia mengatakan, apabila parpol belum semua mendapatkan posisi maka ada risiko gangguan dari sisi kestabilan politik.

"Jadi jika mau disebut efektif ya hanya efektif dari sisi kondusivitas politiknya," ujar Agus.

"Sekarang misalnya, untuk mengganti menteri itu belum bisa dilakukan. Sementara ada partai yang merapat ke pemerintah, PAN. Hal itu biasa dalam politik," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial (Kemensos) pada 14 Desember 2021.

Dilansir dari salinan lembaran perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Kamis, perpres ini menegaskan soal keberadaan wamen di Kemensos.

Baca juga: Mensesneg: Tidak Semua Kursi Wakil Menteri Harus Diisi

Dengan adanya tambahan satu pos wamen ini, jumlah pos wamen Kabinet Indonesia Maju total menjadi 16.

Apabila dirunut prosesnya, penambahan pos wamen di era pemerintahan Jokowi terus mengalami penambahan.

Semula, pada pemerintahan Jokowi yang pertama atau Kabinet Indonesia Kerja, hanya ada tiga pos wamen.

Ketiganya yakni wakil menteri luar negeri, wakil menteri keuangan, serta wakil menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Kemudian, di awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, ada 12 orang yang ditunjuk sebagai wamen. Angka ini meningkat drastis dari jumlah sebelumnya.

Setelah itu, pada 23 Desember 2020 Presiden Joko Widodo melantik lima wamen baru.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Kementerian ESDM Akan Punya Wakil Menteri

Pelantikan kelima wamen itu tertuang melalui Keputusan Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dari lima nama yang dilantik, dua di antaranya menggantikan posisi wakil menteri yang sudah ada yakni Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh Muhammad Herindra yang menggantikan Sakti Wahyu Trenggono yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Adapun Wakil Menteri BUMN dijabat Pahala Mansury yang menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang dilantik menjadi Menteri Kesehatan.

Sementara itu, tiga kursi wakil menteri lainnya merupakan jabatan yang baru ada.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Atur Jabatan Wakil Menteri PPN

Ketiganya yaitu Wakil Menteri Kesehatan yang diduduki Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dijabat Edward Omar Sharief Hiariej, serta Wakil Menteri Pertanian yang dijabat Harfiq Hasnul Qolbi.

Sebelum adanya Perpres Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kemensos, ada 15 pos wamen pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Nasional
Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Nasional
DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

Nasional
Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Nasional
Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Nasional
Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Nasional
Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Nasional
Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.