Kompas.com - 23/12/2021, 07:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki hari kedua pada Kamis (23/12/2021) hari ini.

Ada sejumlah agenda yang akan dibahas pada hari kedua muktamar, salah satunya ialah pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan penunjukkan rais aam NU.

Rangkaian hari kedua Muktamar ke-34 NU dimulai dengan sidang-sidang komisi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Ada enam komisi yang menggelar sidang yakni Komisi A terkait Bahtsul Masail ad Diniyah al Maudlu'iyyah, Komisi B terkait Bahtsul Masail ad Diniyah al Waqi'iyyah, Komisi C terkait Bahtsul Masail ad Diniyah al Qununiyyah.

Baca juga: Manuskrip Kuno Berusia Ratusan Tahun Dipamerkan di Muktamar NU

Kemudian Komisi D terkait pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Komisi D terkait pembahasan Rencana Kerja Satu Abad NU, dan Komisi F terkait pembahasan rekomendasi eksternal dan internal.

Setelah sidang rampung, Muktamar akan melangsungkan sidang pleno III dengan agenda pengesahan hasil sidang-sidang komisi, dilanjutkan sidang pleno IV dengan agenda penghitungan dan penetapan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) atau tim pemilih rais aam.

Pada malam harinya, mulai pukul 20.30 WIB, muktamar akan melanjutkan sidang pleno IV dengana genda pernyataan demisioner PBNU periode 2015-2020, musyawarah AHWA untuk menunjuk rais aam NU, serta pengesahan rais aam terpilih.

Baca juga: Saat Rais Aam PBNU Minta Maaf Usai Lupa Sebut Nama Maruf Amin dan JK Ketika Pembukaan Muktamar NU...

Selanjutnya, pada pukul 21.30 WIB, akan digelar sidang pleno V dengan agenda pemilihan ketua umum PBNU dan pengesahan ketua umum PBNU terpilih.

Dua Calon Kuat

Sejauh ini terdapat dua nama yang digadang-gadang sebagai calon kuat untuk menjadi ketua umum PBNU berikutnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.