Kilas Balik Polemik Vaksin Nusantara: Dikritik Peneliti dan Kini atas Perintah Jokowi Jadi Booster Halaman 3

Kompas.com - 22/12/2021, 16:22 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Kepala BPOM Penny Lukito saat ditemui di kantor BPOM, Jakarta, Rabu (14/4/2021).(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO)

Tangkapan layar saat Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan setiap barang alat kesehatan untuk membuat Vaksin Nusantara. Hal ini terjadi saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR, Rabu (16/6/2021).

Sejumlah anggota DPR RI yang menjadi relawan Vaksin Nusantara usai disuntik vaksin oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Sumber: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena)

Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di Puskesmas Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

Tak sesuai kaidah medis

Kemudian pada 10 Maret 2021, vaksin ini kembali menjadi sorotan saat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, vaksin yang dikembangkan Terawan tersebut tidak sesuai kaidah medis.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam kerja bersama Komisi IX DPR.

Di samping itu, Penny juga menyinggung perbedaan data dari tim uji klinis vaksin Nusantara dengan data yang dipaparkan pada rapat kerja di DPR.

Padahal, kata dia, BPOM sudah selesai meninjau hasil uji klinis I vaksin Nusantara.

"Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan kepada BPOM dan kami sudah melakukan evaluasi," ucap dia.

Penny mengatakan, BPOM sudah menyerahkan hasil peninjauan atas uji klinis tersebut pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan tim peneliti vaksin di Semarang.

Namun, ia tak menjabarkan secara detail hasil tinjauan tersebut.

Penny hanya menuturkan, BPOM belum memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) untuk uji klinis tahap dua dan tiga.

Oleh karenanya, ia meminta agar penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara dapat terlaksana sesuai standar penelitian yang berlaku.

Diingatkan Jokowi

Presiden Joko Widodo angkat suara terhadap polemik pengembangan vaksin Nusantara tersebut.

Jokowi menekankan, untuk menghasilkan vaksin yang aman dan bermutu harus melalui kaidah saintifik atau keilmuan yang berlaku.

Kaidah-kaidah yang dimaksud salah satunya tentang uji klinis vaksin yang sesuai prosedur, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli.

Ia mengatakan, hal tersebut penting dilakukan untuk menegaskan proses pembuatan vaksin yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," jelas Jokowi, Jumat (12/3/2021).

"Sehingga, vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya," sambungnya.

Jokowi mengatakan, apabila semua tahapan sudah dilalui, pemerintah akan mempercepat produksi untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 di dalam negeri.