Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Perlu Cepat Atasi Antrian Karantina di Bandara, Anggota DPR Sarankan Dua Hal Ini

Kompas.com - 21/12/2021, 22:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MF Nurhuda Y meminta Satgas Covid-19 segera mencari solusi cepat agar penumpukan orang di Bandara Soekarno-Hatta tidak terjadi kembali.

Ada sejumlah saran yang diberikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi, misalnya, menyediakan bus tambahan untuk mengantar jemput.

"Salah satu penyebab (penumpukan) karena penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat karantina hanya menggunakan armada satu bus," kata Nurhuda dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Aturan Karantina di Indonesia untuk WNA dari Luar Negeri

"Saya minta kepada Satgas Covid-19 agar mencari solusi cepat agar tidak terjadi lagi penumpukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Misalnya menyediakan bis tambahan untuk menjemput mereka di bandara," ucap dia.

Sekretaris Lembaga Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PKB itu juga meminta pemerintah memikirkan alternatif lainnya yaitu menambah fasilitas tempat karantina.

Hal ini dikarenakan, ada kabar bahwa sebagian besar mereka yang menumpuk di bandara adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kasihan banyak perempuan dan anak-anak, bahkan ada yang masih bayi. Mereka banyak yang tertidur di lantai Bandara Soekarno Hatta," tambah dia.

Baca juga: Soal Antrean di Wisma Atlet, Ketua Satgas Covid-19: Masih Tersedia Ribuan Kamar

Nurhuda menambahkan, langkah-langkah alternatif itu diperlukan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang yang baru datang dari luar negeri.

Di sisi lain, hal ini juga dinilai untuk mencegah meluasnya varian Omicron yang datang dari luar negeri.

Nurhuda mengatakan, pihaknya telah bertanya pada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Satgas Covid-19 terkait video yang beredar penumpukan di bandara.

Berdasarkan penjelasan Kepala BNPB, kata dia, penumpukan itu terjadi pada Sabtu (18/12/2021).

"Saat ini sudah terurai dengan baik," klaim Nurhuda.

Baca juga: PMI Telantar di Bandara, Pemerintah Diminta Buka Lagi Tempat Karantina Terpusat

Diberitakan sebelumnya, lockdown yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terdeteksinya varian Omicron berdampak pada menumpuknya antrean proses karantina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Video penumpukan antrean TKI yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri di bandara Soekarno-Hatta pun beredar pada Senin (20/12/2021).

Perekam video yang adalah seorang perempuan mengaku sedang menunggu karantina kesehatan di Wisma Atlet, Jakarta.

Dia baru tiba dari luar negeri seusai berlibur. Dia menyebut bahwa video itu diambil sekitar pukul 04.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com