Kompas.com - 21/12/2021, 11:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini ramai video yang menunjukkan situasi Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, penuh oleh penumpang pesawat yang baru tiba di Indonesia dari perjalanan luar negeri.

Para penumpang mengantre untuk mendapatkan tempat karantina kesehatan.

Perekam video itu mengaku telah mengantre selama berjam-jam dan tak kunjung dibawa ke tempat karantina.

Mereka yang mengantre ada yang baru pulang dari perjalanan wisata, ada pula pekerja migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Pemerintah Waspada Omicron: Siapkan Vaksin Nusantara Jadi Booster hingga Pertimbangkan Karantina Jadi 14 Hari

Aturan karantina di Indonesia

Aturan karantina dari luar negeri merujuk pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Menurut SE tersebut, aturan karantina dibedakan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

Baca juga: Kasus Varian Omicron di Indonesia Naik, Cek Aturan Karantina Terbaru

Disebutkan bahwa sementara ini Indonesia menutup pintu masuk bagi WNA yang pernah tinggal dan/atau berkunjung dalam kurun waktu 14 hari dari negara yang telah mengonfirmasi adanya virus corona varian Omicron seperti Afrika Selatan, Botswana, dan Hongkong.

Kemudian, pintu masuk juga ditutup bagi negara yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi Omicron yakni Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

Namun demikian, terdapat sejumlah pengecualian bagi WNA tertentu sehingga dapat masuk ke Indonesia.

Syarat WNA yang boleh masuk Indonesia

Mengacu pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021, penutupan pintu masuk dikecualikan bagi WNA kriteria tertentu yakni:

  1. Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara/wilayah yang dilarang;
  2. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  3. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau
  4. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari kementerian/lembaga.

Baca juga: PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang hingga 3 Januari 2022

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upacara HUT ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Upacara HUT ke-77 RI, Masyarakat Mulai Berdatangan ke Istana Pakai Baju Adat

Nasional
Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Pertunjukan Kesenian Warnai Upacara Kemerdekaan di Istana, Ini Daftarnya

Nasional
Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Wapres: Perjuangan Kita Mengisi Kemerdekaan Harus Sama Kuatnya dengan Para Pahlawan

Nasional
Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Ragam Baju Adat yang Dikenakan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Nasional
Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Hari Ini Pukul 10.17 WIB, Masyarakat Diminta Berdiri Tegak Saat Bendera Merah Putih Dinaikkan

Nasional
Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kalibata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

[POPULER NASIONAL] Polisi Akan Periksa Istri Ferdy Sambo | Penangkapan Kasat Narkoba Polres Karawang

Nasional
PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

Nasional
Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Beda Paminal dan Provos

Beda Paminal dan Provos

Nasional
Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Nasional
Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.