Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pikirkan Komponen Biaya Karantina Mandiri yang Tak Memberatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera memikirkan komponen biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila tidak termasuk kriteria mendapat fasilitas karantina gratis.

Menurut dia, komponen biaya itu haruslah tidak memberatkan masyarakat. Hal ini lantaran situasi perekonomian masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi memang kalau menurut Satgas BNPB, soal karantina itu ada biaya akomodasi, PCR, transportasi. Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan, biaya karantina mandiri di hotel memang banyak dikeluhkan masyarakat.

Baca juga: Antrean Masuk Wisma Atlet Menumpuk, Anggota DPR: Kalau Wisatawan Harus Karantina Mandiri

Padahal, kata Dasco, saat ini kondisi ekonomi nasional juga belum pulih akibat pandemi.

"Pemulihan ekonomi nasional ini kita belum pulih dan kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak," terangnya.

Oleh karena itu, Dasco meminta pemerintah mengkaji dan membuat terobosan mengenai masalah komponen biaya karantina mandiri.

"Karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya," tambah dia.

Selain itu, Dasco mengingatkan, tidak semua orang yang baru tiba dari luar negeri adalah mereka yang pulang liburan.

Sebab, ada pula mereka yang bekerja di luar negeri dan kemudian kembali ke Tanah Air.

"Ada yang kemudian mereka pulang dari luar negeri itu kan karena bekerja bukan jalan-jalan," tegasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Tegaskan Karantina Terpusat Hanya Gratis untuk Pekerja Migran, Pelajar, dan ASN

"Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya," pungkas Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memperingatkan agar kewajiban karantina bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri tidak dijadikan ladang bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemilik hotel.

Ace mengatakan, pemerintah memang telah menyediakan tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI), tetapi masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang tidak sedikit.

"Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel, jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis," kata Ace dalam rapat dengan Kepala BNPB Suharyanto, Senin (13/12/2021).