Salin Artikel

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Pikirkan Komponen Biaya Karantina Mandiri yang Tak Memberatkan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera memikirkan komponen biaya yang harus dikeluarkan masyarakat apabila tidak termasuk kriteria mendapat fasilitas karantina gratis.

Menurut dia, komponen biaya itu haruslah tidak memberatkan masyarakat. Hal ini lantaran situasi perekonomian masyarakat yang masih terdampak pandemi Covid-19.

"Jadi memang kalau menurut Satgas BNPB, soal karantina itu ada biaya akomodasi, PCR, transportasi. Tapi saya imbau supaya komponen-komponen biaya itu bisa dibuat agar tidak memberatkan masyarakat," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan, biaya karantina mandiri di hotel memang banyak dikeluhkan masyarakat.

Padahal, kata Dasco, saat ini kondisi ekonomi nasional juga belum pulih akibat pandemi.

"Pemulihan ekonomi nasional ini kita belum pulih dan kasihan rakyat kalau dibebankan biaya yang terlalu banyak," terangnya.

Oleh karena itu, Dasco meminta pemerintah mengkaji dan membuat terobosan mengenai masalah komponen biaya karantina mandiri.

"Karena kan tidak semua orang di Indonesia ini kaya," tambah dia.

Selain itu, Dasco mengingatkan, tidak semua orang yang baru tiba dari luar negeri adalah mereka yang pulang liburan.

Sebab, ada pula mereka yang bekerja di luar negeri dan kemudian kembali ke Tanah Air.

"Ada yang kemudian mereka pulang dari luar negeri itu kan karena bekerja bukan jalan-jalan," tegasnya.

"Kalau yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih biaya yang berbeda, lebih tinggi, supaya ada subsidi silang. Itu salah satu usul saya," pungkas Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily memperingatkan agar kewajiban karantina bagi orang-orang yang baru datang dari luar negeri tidak dijadikan ladang bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemilik hotel.

Ace mengatakan, pemerintah memang telah menyediakan tempat karantina bagi pekerja migran Indonesia (PMI), tetapi masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang tidak sedikit.

"Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB bekerja sama dengan pemilik hotel, jangan sampai begitu pak, ini yang harus ditepis," kata Ace dalam rapat dengan Kepala BNPB Suharyanto, Senin (13/12/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15360811/pimpinan-dpr-minta-pemerintah-pikirkan-komponen-biaya-karantina-mandiri-yang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Nasional
Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Nasional
Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Nasional
Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Nasional
Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Nasional
Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Nasional
Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Nasional
Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Nasional
Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Nasional
Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Nasional
Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.