Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Omicron Ditemukan di Wisma Atlet, Pemerintah Diminta Serius Maksimalkan Tracing dan Testing

Kompas.com - 16/12/2021, 19:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah serius memaksimalkan tracing dan testing terkait temuan Omicron di Wisma Atlet, Jakarta.

Ia mengatakan, petugas kebersihan yang positif Covid-19 akibat varian Omicron kemungkinan besar tertular dari orang lain yang sedang karantina di Wisma Atlet.

"Petugas kebersihan itu kelihatannya tidak pernah ke luar negeri. Karena itu, kalaupun dia terjangkit, pasti dari orang yang pernah dirawat di sana," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (16/12/2021).

"Atau bisa juga di luar wisma. Nah, itu yang perlu dipastikan. Testing dan tracing diperlukan untuk mengetahui peta persebarannya," lanjut dia.

Baca juga: WHO: Varian Omicron Dilaporkan Sudah Menyebar di 77 Negara

Ketua Fraksi PAN DPR itu mengingatkan semua pihak bahwa varian Omicron lebih berbahaya.

Oleh karena itu, penanganan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat juga lebih ekstra.

"Pasien yang terkonfirmasi tersebut harus ditangani secara baik. Dipastikan bahwa pasien tidak menularkan ke orang lain. Karantina dan isolasinya perlu lebih ketat," saran dia.

Di sisi lain, Saleh meyakini pemerintah lebih siap menghadapi varian Omicron ini.

Hal itu diyakininya dengan melihat bahwa virus Omicron nyatanya baru ditemukan di Indonesia. Padahal, negara-negara lain justru sudah menyebar luas varian Omicronnya.

"Para akademisi dan epidemiolog sudah mengingatkan mengenai bahaya Omicron," kata Saleh.

"Mestinya, kita kan sudah siap. Tidak seperti persiapan kita ketika menghadapi varian Delta. Kita harapkan satgas mampu mengkanalisasi kasus omicron ini sehingga tidak meluas," tambah dia.

Baca juga: Menkes: WNI-WNA Probable Varian Omicron Diisolasi di Jakarta dan Manado

Kendati demikian, Saleh mengimbau masyarakat untuk semakin berhati-hati dan waspada setelah varian Omicron ditemukan.

Dalam hal ini, dia berharap protokol kesehatan harus ditingkatkan. Caranya dengan perlu saling mengingatkan dan memberitahu antar sesama masyarakat.

"Penerapan prokes tidak kenal levelisasi. Apa pun tingkat level PPKM-nya, prokes tetap sama. Itu yang perlu dipahami dan diterapkan bersama," pungkas Saleh.

Sebelumnya diberitakan, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengumumkan satu kasus positif Covid-19 akibat penularan varian B.1.1.529 atau Omicron terdeteksi di Indonesia pada seorang petugas kebersihan di RS Wisma Atlet.

Budi mengungkapkan, kasus pertama penularan varian Omicron di Indonesia ini bermula dari terdeteksinya tiga orang petugas kebersihan di Wisma Atlet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com