Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tagar #PercumaLaporPolisi dan #PercumaAdaPolisi Dinilai Harus Direspons Lewat Perbaikan Internal Polri

Kompas.com - 15/12/2021, 11:23 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andi Muhammad Rezaldy menilai fenomena tagar #PercumaLaporPolisi dan #PercumaAdaPolisi yang sempat viral di media sosial merupakan ekspresi kekecewaan atau kritik masyarakat kepada institusi Polri.

Rezaldy menilai kehadiran tagar ini seharusnya direspon Polri dengan melakukan perbaikan internal.

"Kritik ini seharusnya direspon oleh Polri dengan melakukan sejumlah perbaikan secara internal. Termasuk terkait pelayanan pengaduan masyarakat," kata Rezaldy kepada Kompas.com, Selasa (14/12/2021).

Adapun, tagar #PercumaLaporPolisi dan #PercumaAdaPolisi menjadi ramai di media sosial akibat kekesalan masyarakat terhadap kinerja polisi yang tak sungguh-sungguh dalam memproses kasus yang dilaporkan.

Tagar #PercumaAdaPolisi sendiri mulai menggema di lini masa Twitter pada Senin (13/12/2021).

Baca juga: Polisi Sebut Ahmad Dhani-Mulan Tak Langgar Aturan Karantina, Bagaimana Faktanya?

Ini berawal setelah berita kasus anggota Polsek Pulogadung, Jakarta Timur, tidak sungguh-sungguh merespons laporan korban pencurian.

Rezaldy berpandangan tindakan penolakan laporan atau pengaduan seperti yang dilakukan anggota Polsek Pulogadung itu dapat menjadi pelanggaran kode etik profesi Polri.

"Khsususnya berkaitan dengan etika kemasyarakatan. Oleh karenanya anggota tersebut harus diproses secara etik," ucap dia.

Menurut dia, penolakan pengaduan oleh Polri juga sering terjadi, terlebih terduga pelakunya ialah anggota Polri.

Bahkan menurutnya, Kontras pernah mengalami kejadian itu saat hendak mengajukan pengaduaan dugaan penyiksaan dan penghilangan barang bukti yang diduga oleh anggota Polri.

"Namun pengaduan kami ditolak dengan alasan yang tidak masuk akal," tuturnya.

Ia kemudian kembali mendorong institusi Polri untuk memperbaiki diri dengan melakukan evaluasi internal berupa pengawasan internal yang ketat hingga internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Setelah #PercumaLaporPolisi, Kini Muncul #PercumaAdaPolisi...

Menurut dia, reformasi kultural Polri harus segera dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Lebih lanjut, ia meminta Polri juga harus bisa menindak tegas kepada anggota Polri yang tidak menindaklanjuti pengaduan yang pernah disampaikan masyarakat.

"Sebab tak jarang pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," imbuh dia.

Sebelum tagar #PercumaAdaPolisi muncul, netizen juga pernah meramaikan tagar #PercumaLaporPolisi pada awal Oktober 2021.

Tagar ini berawal setelah berita kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, viral.

Sejak itu, #PercumaLaporPolisi kerap menjadi trending topic di media sosial setiap kali ada kasus ketidakadilan atau polisi yang bertindak melanggar aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com