Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Kompas.com - 09/12/2021, 12:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), akan lebih baik apabila Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2.

Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya mengenai pembatalan rencana PPKM Level 3 yang kini diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

"Level 2 cukuplah menurut saya. Mestinya kita level 1, tapi karena Nataru ini jadi level 2 itu sudah lebih dari cukup," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Siap Ikuti Aturan soal PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Wali Kota Tangerang: Tak Ada Pilihan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sependapat dengan keputusan pemerintah yang membatalkan PPKM Level 3.

Ia juga mengaku setuju dengan keputusan PPKM Level 3 yang akhirnya berganti nama menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

"Saya kira ya kita hormati saja," ucapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Zulhas itu menilai bahwa di Jakarta saat ini, seharusnya menerapkan PPKM Level 1.

Ia pun berkaca pada perkembangan Covid-19 di sejumlah negara Eropa yang disebutnya, kini memiliki jumlah kasus 50.000 sampai 60.000 dalam sehari.

"Harusnya level 1 kita kalau di Eropa, London itu 50.000 sehari itu sekolah masih bebas gitu. Orang ke mana-mana enggak pakai ini (masker) di Amerika itu juga sama 50.000-60.000 satu hari, orang ke mana-mana ke toko, enggak pakai ini (masker)," jelasnya.

Kendati demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap perlu menggalakkan vaksinasi selama masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

Ia mengingatkan bahwa vaksinasi menjadi kunci penting dalam penanganan pandemi.

"Jadi kalau semua sudah vaksin itu mudah-mudahan karena imunnya naik dan itu bisa diatasi. Jadi itu kuncinya vaksin," ungkap Zulhas.

Baca juga: Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, PPKM Level 3 se-Indonesia pada masa libur Natal dan tahun baru yang dibatalkan pemerintah diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru.

Tito mengatakan, kebijakan itu diubah agar pembatasan yang diterapkan pada masa Natal dan tahun baru berlaku secara spesifik selama 24 Desember 2024 hingga 2 Januari, tergantung situasi di masing-masing daerah.

"Penerapan Level 3 tidak dilakukan di semua wilayah karena kalau menggunakan istilah Level 3 nanti (berlaku) di semua wilayah, sehingga judulnya diganti dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa Nataru, 24 Desember sampai dengan 2 Januari, nah itu spesifik," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com