Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak cepat berpuas diri terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebab, masyarakat menilai bahwa upaya pemberantasan koruspi di Tanah Air belum maksimal.

"Aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Kala Sindiran Jokowi Bikin Polisi Langsung Bongkar Atribut hingga Gardu Ormas

Jokowi mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Presiden ingin metode pemberantasan korupsi terus diperbaiki dan disempurnakan. Ia tidak mau penindakan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan.

"Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan, upaya penindakan sangat penting dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu.

Hal ini bukan hanya untuk memberikan efek jera dan menakutkan (detterence effect) kepada pelaku, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan dan mengembalikan uang kerugian negara.

Baca juga: Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi ingin asset recovery dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini.

"Dalam kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana," ucap Jokowi.

"Saya juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas, dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara," tutur dia.

Pemerintah, kata Jokowi, sudah memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana seperti dengan Swiss dan Rusia.

Oleh karena itu, ia berharap buron-buron pelaku korupsi bisa terus dikejar baik di dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Jokowi mengatakan, pemberantasan korupsi tidak boleh terus-terusan identik dengan penangkapan. Ia ingin pemberantasan korupsi mengobati akar masalah.

Alih-alih penangkapan, presiden ingin pemberantasan korupsi lebih menekankan pada upaya pencegahan yang lebih fundamental.

"Penanaman budaya antikorupsi sejak dini merupakan bagian penting dari pemberantasan korupsi, membangun kesadaran diri adalah kunci mental antikorupsi," kata dia.