Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Kompas.com - 09/12/2021, 10:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Yusuf Solichien dan jajarannya di kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabut (8/12/2021).

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, tetapi butuh dukungan dari semua pihak termasuk partai politik.

"Penting dukungan berbagai pihak termasuk partai-partai politik, baik partai di parlemen maupun non parlemen," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Wapres Tekankan Transformasi ASN Harus Diiringi Penguatan Nilai

Mar'ruf menuturkan, selain memulihkan ekonommi yang terdampak pandemi Covid-19, tantangan lain yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menekan angka kemmiskinan.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya keras menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan menurunkan angka kemiskinan umum hingga 8 persen pada 2024.

Caranya, pemerintah akan memberikan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Jadi salah satu yang menjadi tugas pemerintah sekarang (adalah) menekan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi dibebani oleh kemiskinan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: KPU Serahkan Data Terkait Pemilu 2019 kepada Pemerintah dan Partai Politik

Di samping itu, Ma'ruf juga menuturkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

"Partai ini penting sekali baik di dalam merumuskan, mengawal, dan mengawasi (kebijakan), dan lebih dari itu tentu menjaga negara ini dan keutuhan bangsa," kata mantan ketua MUI tersebut.

Sementara itu, Yussuf melaporkan kepada Ma'ruf bahwa PKP telah menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang salah satu hasilnya adalah mengubah nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Ia melanjutkan, hasil Munaslub juga menegaskan bahwa PKP akan terus menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala macam ancaman.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Ancaman yang dimaksud antara laindisintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleran, dan ancaman-ancaman lain terutama pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Mungkin karena sejarahnya PKP ini didirikan oleh sesepuh TNI jadi sangat kental Pancasila dan nasionalismenya," ujar dia.

Yussuf juga menegaskan, PKP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas.

"Kami dari PKP tetap akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Bapak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com