Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Kompas.com - 08/12/2021, 20:34 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Sistem merit Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat sangat baik pada Anugerah Meritokrasi 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Negara (KASN) di Hotel Westin, Surabaya, Selasa (7/11/2021).

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, penerapan sistem merit di lingkungan LAN kerap menghadapi tantangan akibat dinamika peraturan pemerintah yang berpengaruh pada tata kelola kepegawaian.

“Oleh karena itu dibutuhkan komitmen berbagai pihak termasuk pucuk pimpinan tertinggi dalam penerapan meritokrasi ini,” tutur Adi, di sela-sela acara Anugerah Meritokrasi 2021.

Ia menjelaskan, LAN telah menerapkan sistem merit sejak 2015 dan berhasil mendapat pengakuan pemerintah pada 2019. Hal ini ditandai dengan predikat sangat baik yang diterima LAN dalam penilaian indeks sistem merit oleh KASN.

Baca juga: Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

“Dan tahun ini, LAN kembali mempertahankan predikat tersebut,” ucap Adi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/12/2021).

Ia menyatakan, LAN akan terus memperbaiki berbagai instrumen dan sistem penerapan meritokrasi sehingga dapat menciptakan aparatur sipil negara (ASN) unggul yang berkelas dunia.

Pada kesempatan sama, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin memaparkan, Anugerah Meritokrasi adalah pengakuan atas keberhasilan sistem merit yang diterapkan instansi pemerintah.

Anugerah tersebut, kata dia, merupakan bukti konsistensi penegakan dan pengawasan atas pelaksanaan meritokrasi berdasarkan Undang-udang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca juga: Sekum LAN Berharap Prestasi Pelaporan Pengelolaan Aset Pacu Kinerja Pegawai

“Penerapan sistem merit harus secara konsisten dilakukan instansi pemerintah, mulai dari perekrutan, penggajian atau reward, pengukuran kinerja, promosi jabatan, dan pengawasan,” jelas Wapres.

Ia juga menyebutkan, sistem merit perlu diakselerasi dengan beberapa langkah strategis, yaitu mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Langkah strategi selanjutnya adalah meningkatkan kelincahan dan kemampuan SDM serta organisasi untuk menghadapi tantangan dan dinamika perubahan.

Lebih lanjut, sistem merit perlu diakselerasi dengan mengintensifkan peran aktif kepala daerah dalam mendukung meritokrasi daerah.

Baca juga: Berkat Labinov di 4 Wilayah 3T, LAN Berhasil Lahirkan 261 Inovasi Baru

Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), KASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan LAN.

Adapun dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengingatkan agar instansi pemerintah selalu mengamalkan core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dengan mengamalkan core value BerAKHLAK, Wapres optimis akan tercipta ASN yang mampu memperbaiki kualitas birokrasi di instansi pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com