Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2021, 20:11 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan sarana komunikasi dan informatika untuk memberikan sosialisasi terkait penanganan Covid-19 ke masyarakat.

Salah satu sosialisasi itu, kata dia, dengan melakukan komunikasi ke berbagai pihak guna membangun imunitas masyarakat melalui vaksinasi.

“Pada saat awal pandemi Covid-19 itu kan vaksin belum ada. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kami butuh saling komunikasi agar penanganan pandemi maupun program vaksinasi berjalan baik,” ucap Johnny imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/12/2021).

Begitu pula untuk pencegahan penularan, pemerintah terus menggencarkan penerapan protokol kesehatan (prokes) melalui 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: Periode Natal dan Tahun Baru 2022, Polres Tangsel Gelar Razia Prokes Covid-10

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi virtual bertajuk “Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pemulihan Kesehatan” yang disiarkan YouTube Tempodotco, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Johnny mengatakan, perkembangan seputar virus SARS-CoV-2 cenderung tidak konsisten dan dapat berubah-ubah setiap waktu.

Menurutnya, inkonsistensi dari perkembangan virus tersebut membuat pemerintah menjadi tidak konsisten dalam menangani pandemi Covid-19.

“Penyakit atau virusnya sendiri tidak konsisten, berubah-ubah terus. Akibatnya kebijakan kami menjadi tidak konsisten dalam menangani itu karena harus mengikuti perkembangan Covid-19,” ucap politisi Nasdem itu.

Baca juga: PPKM Level 3 Serentak Batal, Kebijakan Karantina Pemudik ke Banyumas Ditiadakan

Kendati demikian, lanjut dia, pemerintah tetap mengikuti perkembangan dari virus SARS-CoV-2, meski tidak mudah bagi masyarakat menerima setiap perubahan tersebut.

Dari perkembangan itu, sebut Johnny, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan. Salah satunya menutup atau membuka akses perbatasan negara.

“Saat itu, kebijakan terkait pembatasan mendapat kritik dari sejumlah pihak. Begitu kami buka border, epidemiolog mengatakan bahwa keputusan itu tidak benar, harus lockdown dan ditutup,” imbuhnya.

Meski terdapat pro kontra, Johnny mengaku bersyukur Indonesia masih memiliki presiden yang tegas, rendah diri, serta mampu berkomunikasi.

Tak hanya berkomunikasi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) juga diklaim dapat berdiskusi mencari masukan terkait penanganan pandemi dengan pemimpin negara lain.

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya".

Penulis: Rahel Narda Chaterine | Editor: Icha Rastika

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com