Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2021, 18:25 WIB
Dwi Nur Hayati ,
Amalia Purnama Sari

Tim Redaksi

 

 

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksinasi Covid-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun segera dilaksanakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 secara virtual, Senin (6/12/2021).

"Karena banyak yang terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong," ucapnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Tak hanya vaksinasi anak, kata Airlangga, Jokowi juga meminta vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster yang akan dilaksanakan pada Januari 2022 mendatang mulai dipersiapkan.

Baca juga: BUMN Belum Dapat Penugasan soal Pengadaan Vaksin Booster pada 2022

Sebab, beberapa uji klinis di berbagai negara sudah memberikan rekomendasi terkait pemberian vaksinasi dosis ketiga agar efektif melawan varian baru virus SARS-CoV-2.

Sebagai langkah lebih lanjut, Airlangga mengaku, pihaknya bersama kementerian terkait akan segera melakukan finalisasi terkait regulasi pelaksanaan vaksin booster, baik berbasis penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan non-PBI BPJS Kesehatan.

“Regulasi mengenai pelaksanaan vaksin booster akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Airlangga.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Apakah Vaksin Booster Urgen? Ini Kata Kemenkes

Vaksin booster gratis

Sebelumnya, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pemerintah akan memberikan vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin secara gratis kepada kelompok lanjut usia (lansia) dan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pelaksanaan vaksin booster tersebut sudah dicantumkan dalam rencana anggaran Kemenkes 2022.

"Saat ini sudah kami rencanakan di anggaran 2022 adalah pemberian vaksin tambahan atau booster untuk lansia dan PBI BPJS dan nanti akan ditanggung oleh program mekanisme pemerintah," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (23/11/2021).

Meski sudah masuk dalam rencana, Nadia mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru merekomendasikan pemberian vaksin booster untuk tiga kelompok rentan, yaitu lansia, tenaga kesehatan (nakes), dan dewasa usia 18 tahun ke atas dengan penyakit imunitas.

Baca juga: Siapkan Vaksin Booster untuk PBI BPJS Kesehatan, Kemenkes Tunggu Rekomendasi WHO

"Walaupun kami (pemerintah) sudah mengalokasikan anggaran untuk PBI BPJS, yang berada di luar kategori rentan tersebut. Akan tetapi kami akan melihat lagi nanti bagaimana rekomendasi dunia," ujar dia.

Selain menggencarkan program vaksinasi, pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat senantiasa menaati protokol kesehatan (prokes).

Adapun prokes yang dimaksud dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Baca juga: Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul "Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan".

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Icha Rastika

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com