Kompas.com - 04/12/2021, 17:53 WIB
|

KOMPAS.com - Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat mendatangkan banyak respons. Tak terkecuali, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang sedang memperjuangkan haknya untuk menerima sokongan kontribusi dari investor di wilayahnya.

Seperti diketahui, Tanah Bumbu dikenal dengan sektor pertambangannya. Sektor ini memungkinkan korporasi berkewajiban memberikan kontribusi bersama membangun Kabupaten Tanah Bumbu.

Sayangnya, kebijakan mengenai kewajiban itu seperti terlupakan. Peraturan daerah yang masih berlaku dan belum dicabut pemerintah pusat ataupun Peraturan Menteri yang berlaku belum ada yang mengaturnya secara detil.

Oleh karena itu, pasca putusan MK terkait penangguhan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bisa jadi momentum untuk meninjau ulang dan menambahkan kebijakan tersbeut.

Anggota Komite Perencana Pembangunan Daerah Bidang Industri Kabupaten Tanah Bumbu, Anwar Ali Wahab, mengaku menyambut baik putusan MK terkait penangguhan UU Cipta Kerja untuk diperbaiki. Menurutnya, pemerintah harus melaksanakan perintah mahkamah tersebut.

"Pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendukung investasi berjalan di Bumi Bersujud. Tapi, tujuan kehadiran investor di daerah harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda), tak hanya dinikmati pusat," tegasnya seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/12/2021).

Menurutnya, pemda akan mempermudah layanan bahkan membantu investor agar cepat menjalankan usahanya. Sementara itu, investasi yang sifatnya hanya mengeruk sumber daya alam dan minim menyerap tenaga kerja harus ditindak tegas. 

"Setidaknya, harus ada kontribusi lain kepada pemda dan rakyat. Jadi, tidak boleh pukul rata pada investasi," jelasnya.

Ia juga membahas kembali bahwa pada adsarnya, payung hukum yang menjelaskan detil soal itu ada. Bahkan sudah berupa peraturan daerah yang sudah terlanjur lahir sejak lama. Sayangna, kebijakan belum pernah diterapkan pemda sebelumnya.

"Pemda berkewajiban untuk memberlakukan peraturan ini. Pemda justru melanggar aturan jika tidak menegakkannya. Bahkan, kami akan berlaku surut penegakan aturannya. Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan ditagih," tegasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.