Kompas.com - 04/12/2021, 17:53 WIB
Batu Licin, Tanah Bumbu. Dok Humas KAKI Kalimantan SelatanBatu Licin, Tanah Bumbu.
|

KOMPAS.com - Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat mendatangkan banyak respons. Tak terkecuali, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang sedang memperjuangkan haknya untuk menerima sokongan kontribusi dari investor di wilayahnya.

Seperti diketahui, Tanah Bumbu dikenal dengan sektor pertambangannya. Sektor ini memungkinkan korporasi berkewajiban memberikan kontribusi bersama membangun Kabupaten Tanah Bumbu.

Sayangnya, kebijakan mengenai kewajiban itu seperti terlupakan. Peraturan daerah yang masih berlaku dan belum dicabut pemerintah pusat ataupun Peraturan Menteri yang berlaku belum ada yang mengaturnya secara detil.

Oleh karena itu, pasca putusan MK terkait penangguhan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bisa jadi momentum untuk meninjau ulang dan menambahkan kebijakan tersbeut.

Anggota Komite Perencana Pembangunan Daerah Bidang Industri Kabupaten Tanah Bumbu, Anwar Ali Wahab, mengaku menyambut baik putusan MK terkait penangguhan UU Cipta Kerja untuk diperbaiki. Menurutnya, pemerintah harus melaksanakan perintah mahkamah tersebut.

"Pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendukung investasi berjalan di Bumi Bersujud. Tapi, tujuan kehadiran investor di daerah harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda), tak hanya dinikmati pusat," tegasnya seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/12/2021).

Menurutnya, pemda akan mempermudah layanan bahkan membantu investor agar cepat menjalankan usahanya. Sementara itu, investasi yang sifatnya hanya mengeruk sumber daya alam dan minim menyerap tenaga kerja harus ditindak tegas. 

"Setidaknya, harus ada kontribusi lain kepada pemda dan rakyat. Jadi, tidak boleh pukul rata pada investasi," jelasnya.

Ia juga membahas kembali bahwa pada adsarnya, payung hukum yang menjelaskan detil soal itu ada. Bahkan sudah berupa peraturan daerah yang sudah terlanjur lahir sejak lama. Sayangna, kebijakan belum pernah diterapkan pemda sebelumnya.

"Pemda berkewajiban untuk memberlakukan peraturan ini. Pemda justru melanggar aturan jika tidak menegakkannya. Bahkan, kami akan berlaku surut penegakan aturannya. Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban akan ditagih," tegasnya.

Adapun payung hukum yang dimaksud, yakni Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perizinan Jalan Khusus Tambang, kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2016.

"Demikian pula Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2011 terkait Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi perusahaan pertambangan," paparnya.

Ia berharap, pasca putusan MK tentang UU Cipta Kerja juga memberikan angin segar bagi daerah, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengimplementasikan keinginannya bersinergi dengan pelaku usaha membangun daerah melalui kontribusi perusahaan.

Ramai direspons

Putusan mengenai UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat memang mengundang respons dari beragam pihak. Banyak yang bertanya-tanya mengapa sudah dinyatakan inkonstitusional tetapi masih dapat dijalankan. 

Mengenai hal itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara. 

Dalam sebuah diskusi Indonesia Leader Talk yang digelar pada JUmat (3/12/2021), ia menjelaskan maknya bersyarat tersebut sesuai putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009.

"Artinya apa? UU itu sudah inkonstitusional sampai dengan syaratnya dipenuhi. Itu sebabnya dalam amar putusan MK dinyatakan, kalau kemudian syarat itu tidak dipenuhi maka akan dijadikan UU inkonstitusional permanen," ucapnya.

Ia mengakui bahwa UU Cipta Kerja itu inkonstitusional temporer.

"Lantas ada yang kemudian mempertanyakan begini. Jika inkonstitusional mengapa diberlakukan?" ucapnya.

Menurutnya, amar putusan sudah sangat jelas. Sayangnya, banyak pihak, termausk pembuat kebijakan, yang berpegang menggunakan poin 4 dari amar putusan.

Adapun poin 4 amar putusan MK terkait UU Cipta Kerja menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 itu masih berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.

"Mereka lupa, masih ada poin 5, poin 6 dan poin 7. Poin 5 dan 6 mengatakan bahwa UU No 11/2020 itu tidak mengikat. Pembuat kebijakan diimbau tidak membaca hanya pada poin 4 saja," jelasnya.

Poin 7 amar putusan memerintahkan pemerintah untuk menunda kebijakan dan tindakan yang berdampak luas dan strategis. Karenanya, 2 tahun ke depan, pemerintah harus memperbaiki.

"Tak ada perintahnya menjalankan. Terlihat aneh jika sambil diperbaiki, UU tetap dijalankan. Tak ada ceritanya demikian," ditegasnya kembali.

Kedua, lanjutnya, dilarang melakukan pembentukan peraturan pelaksana lainnya, seperti peraturan pemerintah (PP), dan peraturan presiden (Perpres).

"Ada yang ngeyel bilang begini. Okelah pembetukan Perpres dan PP dilarang, tapi kan sudah ada 49 PP dan 5 Perpres yang sudah lahir. Harus dipahami apabila UU tidak berlaku maka luruhlah semua peraturan di bawahnya," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, Kamis (25/11/2021), Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja. MK menilai bahwa UU itu inkonstitusional dan membutuhkan revisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD DPR Stop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

MKD DPR Stop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Nasional
Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Nasional
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

AJI Bakal Cabut Tasrif Award Lin Che Wei jika Divonis Bersalah

Nasional
Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Kesaksian M Kece Ketika Dianiaya Napoleon Bonaparte: Ditampar dan Ditonjok

Nasional
Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Alasan Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Meningkat: Penyelenggaraan Mudik dan Penanganan Covid-19

Nasional
Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Bakamla dan KKP Bakal Patroli Bersama Cegah Pencurian Ikan

Nasional
Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Senin Pekan Depan, Komisi II DPR Putuskan Tahapan Pemilu 2024

Nasional
Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.