Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Indonesia sudah menunjukkan posisi netral Indonesia sebagai middle power di kawasan.

Hal itu terlihat dari pernyataan Indonesia yang mengingatkan Australia tentang kewajibannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah kawasan dan penekankan kewajiban negara-negara lain untuk senantiasa menghormati hukum Internasional.

Ketakutan Tiongkok akan latihan militer gabungan Garuda Shield Indonesia-Amerika Serikat, yang dianggap dapat memengaruhi stabilitas kawasan, juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa didikte oleh siapapun.

Latihan gabungan dapat dianggap salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Potensi ketegangan akibat persaingan politik-kemanan global antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang mengarah pada pecahnya perang/konflik terbuka di kawasan, menuntut TNI harus selalu berbenah dan siap dengan risiko dan ancaman terhadap NKRI.

Dalam konteks ekonomi, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia saat ini.

Data dari Kementerian perdagangan, total nilai ekspor Indonesia dengan Tiongkok selama 2020 mencapai 71,416 miliar dollar AS.

Sementara data pada bulan Januari-September 2021 mencapai 75,876 miliar dollar AS.

Dalam aktivitas investasi, Tiongkok merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan berbagai proyek seperti Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Hubungan baik Indonesia-Tiongkok juga ditunjukkan dalam situasi pandemi Covid-19. Indonesia mendapatkan kontrak pembelian bahan baku vaksin Sinovac dari Tiongkok dalam jumlah besar.

Tidak dapat dipungkiri, posisi Tiongkok dalam sektor ekonomi Indonesia sangatlah penting.

Indonesia tidak perlu menyikapi dan membalas surat protes tadi karena baik Tiongkok dan Indonesia, keduanya memiliki kepentingan satu sama lain.

Dalam konteks politik, Tiongkok membutuhkan Indonesia sebagai penyeimbang dan penjaga stabilitas kawasan di tengah pembentukan QUAD dan AUKUS.

Sementara dalam konteks ekonomi, Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai mitra kerjasama ekonomi untuk mendukung program-program pembangunan nasional dan peningkatan kegiatan perdagangan internasional.

Selaras dengan prinsip bebas-aktif, Indonesia dapat menggunakan isu ini dengan memainkan peranan lebih besar sebagai middle power dalam menjaga kawasan Asia Tenggara agar tetap kondusif.