Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Kompas.com - 03/12/2021, 13:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah melantik tujuh orang sebagai anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada Rabu (1/12/2021).

Kepada KND, salah satu orangtua dari anak penyandang disabilitas bernama Inas (10) berharap akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas semakin dipermudah.

“Supaya pendidikan untuk anak-anak ini lebih banyak lagi ya karena kan kita susah untuk mencari sekolah yang bisa menerima anak-anak disabilitas,” kata orangtua tersebut di acara “Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021” di Kemensos, Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Sejarah Hari Penyandang Disabilitas Internasional 3 Desember

Inas, kata ibunya, saat ini bersekolah di sekolah dasar (SD) Islam Al Izzah, Bekasi. Namun, sebelumnya, ia mengaku sulit mencarikan sekolah inklusi untuk anaknya.

Sebab, menurutnya, saat ini sekolah inkusif bagi anak penyandang disablitas masih sedikit.

“Saya mencari sekolah untuk Inas ini kan agak susah ya yang inklusi. Itu memang agak susah cari inklusi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, banyak sekolah masih belum bisa menerima anak-anak penyandang disabilitas.

Pasalnya, ia mengungkapkan, mendidik dan mengajari anak penyandang disabilitas memang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan.

Baca juga: Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

“Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak lagi guru-guru yang bisa untuk menangani anak-anak disabilitas, bisa sekolah secara umum gitu. Walaupun memang kita harus lebih sabar dan lebih telaten lagi untuk mengajarnya,” ungkapnya.

Secara terpisah Ketua KND Dante Rigmalia menegaskan pihaknya mendukung pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

“Tapi yang jelas kita sangat mendukung kan untuk pelaksanaan pendidikan penyandang disabilitas di manapun sesuai dengan kebutuhan dia,” kata Dante.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com