Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Kompas.com - 01/12/2021, 14:50 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berharap peringatan Hari Disabilitas Internasional tidak sekadar menjadi seremonial.

Risma mengatakan, peringatan bisa dilakukan dengna membuat pameran karya-karya penyandang disabilitas.

"Hari ini sebetulnya kita ingin seluruh Indonesia bisa melakukan kegiatan, terutama saya sampaikan Hari Disabilitas Internasional itu bukan sekadar upacara, bukan sekadar seremonial," kata Risma, dalam acara Hari Disabilitas Internasional, Rabu (1/12/2021).

"Tapi kita bisa isi dengan menampilkan karya-karya saudara-saudara kita yang disabilitas yang sebetulnya tidak kalah," tutur dia.

Baca juga: Mensos Risma Harap Tak Ada Lagi Perbedaan Perlakukan terhadap Penyandang Disabilitas 

Risma menegaskan, penyandang disabilitas mampu berkarya lebih baik. Oleh karena itu. dia berharap ke depannya tidak ada lagi diskriminasi dalam sektor apa pun.

"Kita berharap seluruh akses, kemudahan akses di tempat-tempat umum itu disesuaikan dengan kondisi disabilitas," ujar dia.

Selain itu, kata Risma, Presiden Joko Widodo juga akan melantik Komisioner Nasional Disabilitas pada Rabu ini.

Risma menuturkan, keberadaan Komisi Nasional Disabilitas menandakan bahwa semua pihak harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Baca juga: Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

"Nanti sore Bapak Presiden akan melantik Komisi Nasional Disabilitas," ungkapnya.

Adapun Komisi Nasional Disbilitas merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com