Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Kompas.com - 27/11/2021, 12:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengaku telah bersurat ke Kementerian Pendidikan, Kebudyaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar guru-guru honorer yang masuk kategori-2 (K2) dapat langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huda mengatakan, guru-guru honorer yang sudah senior dan mengabdi lama mesti lebih dimudahkan dalam seleksi guru PPPK tahap kedua dan ketiga mendatang.

"Kami sudah bersurat, Bu Kamsini, kepada Kemendikbud supaya teman-teman yang masuk kategori K2 yang sudah ikut seleksi kemarin dan sudah lolos passing grade, kami minta ada kebijakan khusus untuk langsung diangkat menjadi pegawai PPPK," kata Huda dalam acara diskusi yang disiarkan akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Kategori II adalah status bagi guru honorer yang penghasilannya tidak dibayarkan APBD atau APBN.

Huda menilai, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim belum sungguh-sungguh berpihak kepada nasib guru honorer berkaca dari sedikitnya afirmasi yang diberikan pada seleksi guru PPPK.

"Baru di akhir-akhir ketika kami minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan kami minta ada penambahan nilai afirmasi, baru akhirnya direspon oleh Kemendikbud, itu juga tidak seberapa," kata Huda.

Ia berpandangan, Nadiem selama ini terkesan mengutamakan persoalan kualitas guru tanpa memperhatikan guru-guru yang sudah lama mengabdi sebagai pendidik.

Padahal, menurut Huda, guru-guru yang sudah ada sekarang sebetulnya memiliki kelebihan ketimbang guru-guru yang baru lulus, yakni punya pengalaman mengurus peserta didik.

"Di mata saya menjadi seorang guru bukan hanya urusan kemampuan, knowledge yang lebih, pengetahuan yg lebih, tapi keteladanan dan komitmen pengabdian itu yang melebihi segalanya," kata dia.

Huda berpendapat, Kemendikbud Ristek semestinya berkoordinadi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara agar semua guru honorer yang sudah lama mengabdi atau guru honorer Kategori-2 (K2) diangkat sebagai guru PPPK.

Setelah diangkat, barulah menjadi kewajiban Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru-guru tersebut.

Sebanyak 173.329 guru honorer telah dinyatakan lolos ujian seleksi pertama PPPK Guru 2021. Para guru honorer tersebut akan segara diangkat menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK 2021.

"Saya mengucapkan selamat kepada 173.329 guru honorer yang sekarang sudah mendapat formasi dan akan diangkat menjadi PPPK. Ini merupakan salah satu angka terbesar, jadi ini adalah hari historis untuk kita semua, dan ini baru ronde pertama," kata Nadiem dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring pada 8 Oktober lalu.

Nadiem menyampaikan bahwa masih masih ada ronde kedua dan ketiga di tahun 2021. Tahun depan pun, ujar dia, masih akan ada ronde-ronde lagi untuk para guru honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK.

“Kepada para peserta yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Fokuskan energi dan konsentrasi untuk berusaha lebih baik lagi,” ujar Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com