Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Lokasi Formula E, Stafsus Mensesneg: Bukan Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Kompas.com - 25/11/2021, 13:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah bahwa lokasi dan jalur racing atau sirkuit Formula E akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Faldo menegaskan, penyelenggaraan Formula E menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau bukan Presiden.

"Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara," kata Faldo melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Penyelenggara Formula E Tak Bawa-bawa Nama Presiden Jokowi

Faldo mengatakan bahwa sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi ranah Pemprov DKI.

Oleh karena itu, segala hal yang terkait penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

"Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," ucap Faldo.

Kendati demikian, Faldo membenarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden guna menyampaikan rencana penyelenggaraan acara tersebut bersama CEO Formula E.

Baca juga: Lokasi Sirkuit Formula E di Jakarta Akan Ditentukan Presiden Jokowi

Namun, kata Faldo, akan lebih baik jika Pemprov DKI dan panitia penyelenggara lebih dulu menuntaskan persoalan yang dihadapi terkait penyelenggaraan ajang tersebut, mulai dari venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan.

"Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu," kata Faldo.

Faldo mengatakan, penyelenggaraan acara dan bernegara memiliki aturan dan prosedur tersendiri.

Oleh karena itu, ia berharap Pemprov DKI dan panitia penyelenggara Formula E patuh pada prosedur-prosedur itu.

"Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara," ucap Faldo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo akan menentukan lokasi sirkuit Formula E untuk pergelaran Jakarta E-Prix 2022.

Baca juga: Bambang Soesatyo: Sirkuit Formula E Dilarang Dibangun di Monas dan GBK

Co-Founder Formula E Alberto Longo mengatakan, pihak Formula E Operations (FEO) akan mengkaji lima opsi lokasi sirkuit untuk kemudian diputuskan oleh Jokowi.

"Sebelum Natal sudah diumumkan. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia, beliaulah yang akan mengambil keputusan," kata Alberto dalam konferensi pers di Gedung Blackstone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).

Hal senada diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebutkan bahwa hasil kajian dari FEO akan diberikan ke Jokowi sebelum ditentukan menjadi lokasi sirkuit.

Lima lokasi sirkuit tersebut yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Pantai Indah Kapuk, Jakarta International Expo, Jakarta International Stadium, dan Ancol.

"Itu ada lima yang nanti kami usul ke Presiden," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com