Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Kompas.com - 23/11/2021, 11:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

Oposisi sibuk mencaci
Petahana sibuk membela diri
Masyarakat muak dan berorasi
Persekusi semakin menjadi-jadi

Hadapilah perbedaan dengan lapang dada
Terimalah perbedaan dengan berani
Sampaikan ide dan gagasan yang penuh arti
Buang cemburu yang mengotori hati

Selesaikan masalah dengan bijaksana
Hadapilah tantangan penuh dengan sukacita
Ajaklah kawan dan lawan tanpa pamrih
Bangunlah negeri dengan penuh cinta kasih

Berbicara harus hati-hati
Berkata harus dicermati
Agar nanti tidak dipersekusi

PUISI yang berjudul “Kebebasan Semu” ini saya kutip utuh dari seuntaipuisi.blogspot.com. Tidak ada keterangan nama penulisnya, tetapi saya yakin pembuat puisi ini begitu bernas melihat politik yang banyak “wajah”.

Betapa tidak, publik terutama individu-individu yang terkait dengan rezim kerap melihat makna politik hanya dari diskursus-diskursus yang muncul di pemberitaan tanpa melihat dengan jernih makna di balik peristiwa tersebut. Apalagi jika sudah menggunakan versi sepihak atau “katanya”.

Momen pertemuan antara Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri, Ketua DPR Puan Maharani, dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, (Rabu, 17/11/2021), menjadi “soal” usai dipertanyakan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng.

Ia mempertanyakan secara etika politik dan etika kenegaraan mengapa pertemuan politik tersebut bisa diadakan di Istana?

Andi Mallarangeng menganggap, Istana sebagai simbol lembaga kepresidenan harusnya steril dari agenda politik kepartaian.

Andi yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku heran mengapa pertemuan politik Megawati dengan Prabowo serta Puan bisa terjadi?

Apakah Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan?

Seingat Andi di masa Presiden SBY dulu, pertemuan dengan partai-partai politik digelar di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Jawa Barat.

Kompleks Istana itu terdiri dari dua bagian. Pertama, Kantor Kepresidenan tempat presiden bekerja. Kedua, Wisma Negara yang merupakan kediaman presiden.

Pertemuan politik kepartaian yang notabene di luar urusan pemerintahan seyogianya berlangsung di Wisma Negara yang berada di samping Kantor Presiden.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

Betulkah SBY tidak pernah melangsungkan pertemuan politik di Istana Negara?

Berdasarkan penelusuran pemberitaan media, Presiden SBY pernah melangsungkan pertemuan di Istana Negara dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (Kompas.com, 24 Desember 2014). 

Silakan tengok di sini: SBY Kembali Bertemu Prabowo 

Selanjutnya, Presiden SBY juga pernah mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Kepresidenan. Topik pertemuan kedua tokoh ini adalah sikap Partai Golkar dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Usai pertemuan, Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha yang menyampaikan isi pertemuan tersebut kepada pekerja media (Kompas.com, 14 Mei 2014).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Nasional
Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Nasional
PDI-P Ungkap Megawati-Khofifah Bertemu, Bahas soal Lingkungan dan Pemerintahan ke Depan

PDI-P Ungkap Megawati-Khofifah Bertemu, Bahas soal Lingkungan dan Pemerintahan ke Depan

Nasional
Revisi UU IKN Diketok DPR, Pendanaan Pembangunan IKN Jadi Program Prioritas Nasional Minimal 10 Tahun

Revisi UU IKN Diketok DPR, Pendanaan Pembangunan IKN Jadi Program Prioritas Nasional Minimal 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com