Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

Kompas.com - 22/11/2021, 14:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/11/2021), menuai polemik.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruang VVIP di Istana Negara itu bersamaan dengan momen pelantikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Mulanya, informasi mengenai pertemuan itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Minta Pertemuan Megawati-Prabowo di Istana Tak Dipermasalahkan

"Pada saat saya mendampingi Ibu Megawati, saya lihat Pak Prabowo berjalan cepat menuju tempat Bu Mega. Lalu saya sampaikan ke Ibu, ada Pak Prabowo," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

"Ibu Mega lalu menunggu, bersalam sapa dengan hangat, dan kemudian masuk ke ruangan VVIP bersama, dengan Mas Pramono Anung dan saya dampingi," ucap dia.

Namun, Hasto tak membeberkan apakah pertemuan itu dilakukan sesudah atau sebelum pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.

Hasto juga tak mengungkapkan detail pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Ia hanya menambahkan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh putri Ketua Umum PDI-P Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR.

Baca juga: Setelah Megawati-Puan-Prabowo Bertemu di Istana, Jadi Sinyal Terbuka Koalisi Gerindra-PDI P

Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan itu membahas seputar politik kebangsaan dan berbagai dinamika politik nasional.

Dikritik Partai Demokrat

Pertemuan itu pun mendapat kritik dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng

Ia lantas membandingkannya dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurut dia tak pernah menggunakan Istana Kepresidenan untuk pertemuan politik dengan petinggi partai.

Kalau di zaman Pak SBY, kegiatan politik kepartaian biasanya dilakukan di Cikeas," kata Andi.

Andi mengaku heran pertemuan yang mengagendakan politik itu bisa terjadi di Istana Negara, tanpa ada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pertemuan Politik Prabowo-Megawati-Puan, Andi Mallarangeng Pertanyakan Kenapa di Istana

 

"Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bukan presiden menjabat, melakukan pertemuan politik kepartaian di Istana Presiden. Presiden saja tidak pantas melakukannya. Apakah sudah mendapat izin Presiden?" kata eks Jubir SBY itu.

Andi kemudian menjelaskan alasan mengapa Istana Negara tidak boleh dijadikan sebagai tempat pertemuan politik kepartaian.

Ia mengatakan, Istana Negara maupun Istana Merdeka merupakan simbol Lembaga Kepresidenan. Oleh karena itu, kata Andi, sejak dahulu, Istana Kepresidenan tidak pernah digunakan untuk agenda politik kepartaian.

Halaman:


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com