Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Oposisi sibuk mencaci
Petahana sibuk membela diri
Masyarakat muak dan berorasi
Persekusi semakin menjadi-jadi

Hadapilah perbedaan dengan lapang dada
Terimalah perbedaan dengan berani
Sampaikan ide dan gagasan yang penuh arti
Buang cemburu yang mengotori hati

Selesaikan masalah dengan bijaksana
Hadapilah tantangan penuh dengan sukacita
Ajaklah kawan dan lawan tanpa pamrih
Bangunlah negeri dengan penuh cinta kasih

Berbicara harus hati-hati
Berkata harus dicermati
Agar nanti tidak dipersekusi

PUISI yang berjudul “Kebebasan Semu” ini saya kutip utuh dari seuntaipuisi.blogspot.com. Tidak ada keterangan nama penulisnya, tetapi saya yakin pembuat puisi ini begitu bernas melihat politik yang banyak “wajah”.

Betapa tidak, publik terutama individu-individu yang terkait dengan rezim kerap melihat makna politik hanya dari diskursus-diskursus yang muncul di pemberitaan tanpa melihat dengan jernih makna di balik peristiwa tersebut. Apalagi jika sudah menggunakan versi sepihak atau “katanya”.

Momen pertemuan antara Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri, Ketua DPR Puan Maharani, dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, (Rabu, 17/11/2021), menjadi “soal” usai dipertanyakan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng.

Ia mempertanyakan secara etika politik dan etika kenegaraan mengapa pertemuan politik tersebut bisa diadakan di Istana?

Andi Mallarangeng menganggap, Istana sebagai simbol lembaga kepresidenan harusnya steril dari agenda politik kepartaian.

Andi yang juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku heran mengapa pertemuan politik Megawati dengan Prabowo serta Puan bisa terjadi?

Apakah Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan?

Seingat Andi di masa Presiden SBY dulu, pertemuan dengan partai-partai politik digelar di kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Jawa Barat.

Kompleks Istana itu terdiri dari dua bagian. Pertama, Kantor Kepresidenan tempat presiden bekerja. Kedua, Wisma Negara yang merupakan kediaman presiden.

Pertemuan politik kepartaian yang notabene di luar urusan pemerintahan seyogianya berlangsung di Wisma Negara yang berada di samping Kantor Presiden.

Betulkah SBY tidak pernah melangsungkan pertemuan politik di Istana Negara?

Berdasarkan penelusuran pemberitaan media, Presiden SBY pernah melangsungkan pertemuan di Istana Negara dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra (Kompas.com, 24 Desember 2014). 

Silakan tengok di sini: SBY Kembali Bertemu Prabowo 

Selanjutnya, Presiden SBY juga pernah mengundang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di Kantor Kepresidenan. Topik pertemuan kedua tokoh ini adalah sikap Partai Golkar dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Usai pertemuan, Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha yang menyampaikan isi pertemuan tersebut kepada pekerja media (Kompas.com, 14 Mei 2014).

Silakan tengok di sini: SBY dan Aburizal Bakrie Bentuk Tim Penjajakan Koalisi

Politik sarat dengan permainan simbol

Pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Puan di Istana Kepresidenan sejatinya adalah rangkaian dari acara pelantikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

Megawati, Puan, dan Prabowo yang merupakan undangan menyempatkan bersapa atau mengobrol sejenak sebelum acara dimulai.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung malah yang mengantarkan Megawati, Puan dan Prabowo ke ruang tunggu VVIP Istana Negara.

Jadi selama menunggu acara resmi dimulai, bisa jadi mereka membincangkan banyak hal. Tugas Pramono Anung sebagai wakil tuan rumah yang memandu para tamu di Istana dan pembantu presiden tentu sepengetahuan Jokowi.

Politik tidak boleh baperan alias bawa perasaan. Politik sarat dengan permainan simbol.

Mungkin saja, pertemuan Megawati-Puan-Prabowo adalah relasi biasa namun dimaknai high context karena baik Prabowo maupun Puan sama-sama santer dikabarkan bakal maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sebagai satu-satunya partai yang otomatis memiliki tiket pencapresan di Pilpres 2024 tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain, tentu saja "gerak-gerik" tokoh-tokoh PDIP seperti Megawati, Puan, juga Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto menarik perhatian dan dimaknai macam-macam.  

Demikian juga dengan Prabowo dengan Gerindra-nya. Prabowo dalam berbagai hasil survei selalu masuk tiga besar kandidat RI-1 yang paling tinggi elektabilitasnya untuk Pilpres 2024.

Sebagai partai yang sama-sama mengusung ideologi nasionalis, bersatunya PDIP dan Gerindra akan menjadi kekuatan besar yang mengurangi porsi pencalonan presiden oleh partai-partai lain.

Di Pemilu 2019, PDIP meraih 19,33 persen suara sementara Gerindra 12,57 persen. Gabungan kedua partai ini memiliki 31,9 persen suara. Sehingga wajar jika pertemuan elite PDIP dengan Gerindra selalu membuat pihak lain “baperan”.

Dari pengalaman saya yang pernah lama mendampingi Megawati sepanjang 2004-2010, hampir tidak pernah putri Bung Karno ini menjajakan seorang sosok – termasuk Puan anaknya sendiri – kepada pihak lain untuk bursa jabatan termasuk urusan Pilpres.

Saya pernah diajak Megawati untuk pertemuan terbatas dengan elite partai atau tokoh nasional jelang beberapa kali Pilpres. Dalam pertemuan itu tidak pernah sekalipun Megawati menyodorkan nama orang untuk posisi jabatan.

Justru pihak-pihak yang bertemulah yang menyampaikan keinginannya untuk berkoalisi dengan PDIP dan menyampaikan “penawaran” posisi politik.

Keputusan krusial mengenai siapa capres atau calon gubernur, biasanya dilakukan di saat injury time jelang penutupan pendaftaran calon dan usai berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Proses permenungan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk hasil survei pasti akan dikeluarkan Megawati pada akhirnya nanti.

Partai politik dan simbol

Politik dan simbol adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam politik, utamanya oleh partai politik, tidak lepas dari simbol-simbol dengan makna tertentu. 

Simbol dan maknanya dicreate sedemikian rupa untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Untuk memformulasikan segala potensi yang dimilikinya, partai politik memang harus membangun citra yang baik kepada publik.

Sementara itu, pencitraan dalam dunia politik berbanding lurus dengan eksistensi informasi yang menampilkan segala sesuatu berbeda dengan makna aslinya. Keadaan ini dimaknai sebagai era pencitraan (the age of the image).

Realitas dunia yang dibangun oleh teknologi informasi terkini begitu sesak dan padat oleh citra-citra dengan berbagai penampakkannya (Nila Sastrawati, 2015).

Yasraf Amir Piliang (2004) menyebut, di era pencitraan seperti sekarang yang didominasi oleh simbol, yang paling penting justru apa yang tampak, bukan makna di balik simbol.

Saling kelindannya “kemesraan” politik antara PDIP dengan Gerindra sebetulnya sudah terjalin lama melalui persahabatan mendiang Taufiq Kiemas (suami Megawati) dengan Prabowo.

Saat Prabowo kesulitan keluar dari Swiss akibat masa berlaku paspornya sudah habis pasca-peristiwa 1998, Taufik lah yang mengusahakan Mantan Danjen Kopassus itu bisa balik ke tanah air.

TK – demikian panggilan Taufiq Kiemas – yang mengurus perpanjangan paspor dan menyediakan pesawat jet khusus untuk membawa Prabowo kembali ke Jakarta.

Megawati sempat bersanding dengan Prabowo di Pilpres 2009. Ketika mengusung Jokowi – Ahok di pentas Pilkada DKI tahun 2012, PDIP dan Gerindra pun saling bahu-membahu memenangkan pasangan ini dan menjadi pintu pembuka bagi Jokowi untuk melangkah ke Pilpres.

Riak-riak hubungan PDIP dengan Gerindra muncul saat gelaran Pilpres 2014 dan 2019 ketika PDIP menjadi motor pencapresan Jokowi, sementara Prabowo berada di kubu seberang.

Segregasi politik begitu tajam dan keras. Pertentangan di akar rumput begitu sarkas walau di tingkat elite terkesan menunjukkan “persahabatan”.

Simbol-simbol yang disampaikan ke publik melalui pertemuan Megawati-Puan-Prabowo di Istana Kepresidenan bisa dimaknai sebagai representasi kerukunan dan bersatunya elite-elite partai yang menganut aras nasionalis.

Pernyataan-pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon yang kerap “nyinyir” terhadap PDIP, Jokowi, Puan dan Megawati ingin digambarkan Prabowo bukan sebagai sikap partai.

Demikian pula dalam kacamata Megawati dan Puan, Prabowo dan Gerindra dipandang sebagai teman seiring dan sejalan dalam memperjuangkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Karena Megawati, Puan, dan Prabowo adalah elite partai, wajar memang jika aktivitas kecil mereka seperti saling sapa, bersenda gurau, bahkan ngobrol bareng pun dimaknai dengan beragam analisis dan pandangan.

Semua pihak bebas menerjemahkan atau menginterpretasikan setiap momentum politik. Namun, jangan-jangan pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara beberapa waktu lalu hanya membincangkan kuliner, cerita jenaka, atau kisah nostalgia di masa lalu.

Mereka bertiga juga manusia seperti kita yang punya rasa humor, senang dengan kuliner serta senang ngobrol.

Kita terlalu kepo melihatnya dan terlalu jauh menerawangnya. Kepo itu istilah anak milenial yang berarti rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain.

Sekali lagi, pemanfaatan simbol dalam politik sarat dengan persepsi dan opini. Pihak yang melakukan konstruksi makna simbol dan atribut mempunyai tujuan dalam pasar politik yang begitu kompetitif.

Ataukah ada pihak yang begitu “baper” dan “kepo” setiap melihat peristiwa politik?