Ketika Rais Aam NU Me-nasakh Sekjen NU

Harusnya happy

Jamaknya, setiap menjelang muktamar, ramai diskursus terkait draft sumbangan pemikiran NU untuk umat. Karena pengaruhnya yang besar, nyaris semua stakeholder memberi perhatian.

NU jadi media darling bukan hanya karena apa saja yang datang darinya selalu layak berita, tapi juga karena apa yang diputuskan NU lewat muktamar berimplikasi kepada umat.

Inilah yang membuat warga, para pengurus dari tingkat ranting, majelis wakil cabang, cabang, wilayah hingga pusat, seperti berlomba. Mereka bersatu kata dan tindakan menyiapkan apapun untuk perhelatan lima tahun sekali.

Di forum ini, nahdliyin nahdliyat bisa tabarrukan, menatap langsung, bertemu dan menjabat tangan para kiai, ulama, habaib dari seluruh penjuru tanah air.

Mereka selalu "happy" di muktamar. Inilah bursa gagasan terbuka yang dapat dinikmati, bukan hanya oleh warga NU, tapi juga masyarakat umum.

Bukalah catatan pada muktamar-muktamar lalu, Anda akan mendapati nama-nama beken, bahkan dari luar negeri, terlibat dalam hiruk pikuk.

Misalnya, Prof Mitsuo Nakamura dari Chiba Jepang atau Prof Martin van Bruinedsen dari Utrech Belanda. Keduanya rutin mengunjungi muktamar.

Gairah menunda

Tapi itu dulu. Saat pandemi belum datang. Begitu wabah bergelombang menyergap, semua pihak, termasuk para pengurus NU dari semua tingkatan, tampak tergagap.

Jam'iyyah belum sepenuhnya menyediakan soft procedure, baik di anggaran dasar apalagi dalam anggaran rumah tangga. Terutama pasal yang bersifat operate untuk mengantisipasi berbagai kedaruratan, seperti Covid-19.

Mereka kaget dan tidak siap. Bukan cuma terlihat dari sikap pengurus di tingkat bawah, tapi lebih-lebih di jajaran PBNU.

Seabad silam, flu Spanyol menyerang. Tatanan kehidupan di dunia terdampak serius. Seratus tahun kemudian, alias menjelang seabad NU, pandemi muncul lagi.

Wabah memaksa muktamar ditunda berkali-kali. PBNU 2015-2020 belum juga demisioner.

Padahal, ini sudah di penghujung 2021 dan akan segera memasuki tahun 2022.

Ketika Pemerintah memutuskan penggunaan status PPKM Level 3 secara nasional, untuk periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, muktamar kembali terancam.

Mayoritas cabang dan wilayah terpukul. Cemas dan khawatir menggantung seperti mendung yang tebal. Ditunda lagi kah?