Ishaq Zubaedi Raqib
Mantan Wartawan

Keluar masuk arena Muktamar, Munas, dan Konbes NU. Dari Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga Jombang, Jawa Timur, serta Munas dan Konbes NU Jakarta.

Ketika Rais Aam NU Me-nasakh Sekjen NU

Kompas.com - 22/11/2021, 16:43 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) bersama Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar NU Miftahul Akhyar (kanan), saat menghadiri Peluncuran Koin Muktamar 2020 di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (31/1/2020). KOMPAS/ WAWAN H PRABOWOWakil Presiden Ma'ruf Amin (kiri) bersama Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar NU Miftahul Akhyar (kanan), saat menghadiri Peluncuran Koin Muktamar 2020 di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Harusnya happy

Jamaknya, setiap menjelang muktamar, ramai diskursus terkait draft sumbangan pemikiran NU untuk umat. Karena pengaruhnya yang besar, nyaris semua stakeholder memberi perhatian.

NU jadi media darling bukan hanya karena apa saja yang datang darinya selalu layak berita, tapi juga karena apa yang diputuskan NU lewat muktamar berimplikasi kepada umat.

Inilah yang membuat warga, para pengurus dari tingkat ranting, majelis wakil cabang, cabang, wilayah hingga pusat, seperti berlomba. Mereka bersatu kata dan tindakan menyiapkan apapun untuk perhelatan lima tahun sekali.

Di forum ini, nahdliyin nahdliyat bisa tabarrukan, menatap langsung, bertemu dan menjabat tangan para kiai, ulama, habaib dari seluruh penjuru tanah air.

Mereka selalu "happy" di muktamar. Inilah bursa gagasan terbuka yang dapat dinikmati, bukan hanya oleh warga NU, tapi juga masyarakat umum.

Bukalah catatan pada muktamar-muktamar lalu, Anda akan mendapati nama-nama beken, bahkan dari luar negeri, terlibat dalam hiruk pikuk.

Misalnya, Prof Mitsuo Nakamura dari Chiba Jepang atau Prof Martin van Bruinedsen dari Utrech Belanda. Keduanya rutin mengunjungi muktamar.

Gairah menunda

Tapi itu dulu. Saat pandemi belum datang. Begitu wabah bergelombang menyergap, semua pihak, termasuk para pengurus NU dari semua tingkatan, tampak tergagap.

Jam'iyyah belum sepenuhnya menyediakan soft procedure, baik di anggaran dasar apalagi dalam anggaran rumah tangga. Terutama pasal yang bersifat operate untuk mengantisipasi berbagai kedaruratan, seperti Covid-19.

Mereka kaget dan tidak siap. Bukan cuma terlihat dari sikap pengurus di tingkat bawah, tapi lebih-lebih di jajaran PBNU.

Seabad silam, flu Spanyol menyerang. Tatanan kehidupan di dunia terdampak serius. Seratus tahun kemudian, alias menjelang seabad NU, pandemi muncul lagi.

Wabah memaksa muktamar ditunda berkali-kali. PBNU 2015-2020 belum juga demisioner.

Padahal, ini sudah di penghujung 2021 dan akan segera memasuki tahun 2022.

Ketika Pemerintah memutuskan penggunaan status PPKM Level 3 secara nasional, untuk periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, muktamar kembali terancam.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.