BNPB Minta Pemkab Sintang Siapkan Rencana Jangka Pendek dan Panjang Tangani Banjir

Kompas.com - 20/11/2021, 14:22 WIB
Sejumlah petugas Perumdam Tirta Senentang dan Paldam XII/Tanjungpura berupaya mengevakuasi sebuah mobil dari dalam parit di Jalan Lintas Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (19/11/2021). Mobil tersebut terseret banjir dan tenggelam di parit kemudian menimpa pipa jaringan distribusi utama Perumdam Tirta Senentang hingga mengakibatkan puluhan rumah di kawasan itu tidak mendapatkan air selama sembilan hari terakhir. ANTARA FOTO/Jane Elisabeth Wuysang/jhw/wsj. ANTARA FOTO/Jane Elisabeth WuysangSejumlah petugas Perumdam Tirta Senentang dan Paldam XII/Tanjungpura berupaya mengevakuasi sebuah mobil dari dalam parit di Jalan Lintas Melawi, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (19/11/2021). Mobil tersebut terseret banjir dan tenggelam di parit kemudian menimpa pipa jaringan distribusi utama Perumdam Tirta Senentang hingga mengakibatkan puluhan rumah di kawasan itu tidak mendapatkan air selama sembilan hari terakhir. ANTARA FOTO/Jane Elisabeth Wuysang/jhw/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto meminta pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat untuk mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan bencana.

Suharyanto mengatakan, rencana jangka pendek merupakan penanganan darurat bencana yang sesuai dengan marwah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sintang, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Prabowo Tegur Fadli Zon karena Mengkritik Jokowi soal Banjir di Sintang

“Kehadiran kami dari pusat ini karena peduli dengan Kabupaten Sintang. Kami juga sangat mengharapkan agar banjir di Kabupaten Sintang ini segera terselesaikan,” kata Suharyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Suharyanto juga meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik dan peralatan bagi warga yang terdampak bencana sudah tercukupi.

Sebab, kata dia, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana.

“Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak ini pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya. Baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kita mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan, rencana jangka panjang juga harus dipersiapkan dengan merumuskan kebijakan dan melakukan upaya pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Ia mengatakan, berdasarkan catatan BNPB, sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang.

Baca juga: Kritik Fadli Zon soal Banjir Sintang dan Bintang Tanda Jasa dari Jokowi

Namun, hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.

Oleh karenanya, ia mendorong kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa dalam perbaikan lingkungan.

“Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks. Sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan supaya tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.