Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi ke PLN dan Pertamina: Kalau Ada Persoalan yang Ada Politisnya Sampaikan ke Saya

Kompas.com - 20/11/2021, 12:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pihak Pertamina dan PLN mau mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang dihadapi kepada menteri terkait maupun dirinya.

Terlebih jika persoalan itu merupakan permasalahan besar dan ada unsur politis yang melatarbelakanginya.

"Silakan sampaikan kepada saya atau ke Pak Menteri terlebih dahulu. Kalau ada persoalan-persoalan yang memang mentok besar dan ada politisnya, silakan saya buka pintu saya. Jam berapa pun," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada Direksi dan Komisaris Pertamina dan PLN di Istana Negara sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11/2021).

Baca juga: Jokowi Bidik Ekonomi Digital: Potensi Capai 124 Miliar Dollar AS sampai 2025

"Kalau ada hal yang besar, yang mungkin perlu dukungan politis, saya (akan) sampaikan mungkin: Jalan Terus, saya di belakangmu. Itu," tegasnya.

Jokowi pun menjelaskan, arahannya secara blak-blakan kali ini demi untuk kebaikan Pertamina, PLN maupun negara.

Dia berharap apa yang sudah diungkapkan tadi bisa ditindaklanjuti dan diimplementasikan di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara pun menceritakan pengalamannya saat melawat ke Uni Emirat Arab (EUA) beberapa waktu lalu.

Jokowi menuturkan, dia mendapat pujian dari dua pemimpin negara tersebut karena proses birokrasi yang sudah berubah.

"Kemarin dua kali saya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) dan Ruler of Dubai. Satu lagi dengan Crown Prince Abu Dhabi. Apa yang mereka sampaikan kepada saya yang saya seneng banget? Presiden Jokowi, saya melihat, Indonesia sekarang sudah berubah baru," ujarnya.

"Saya tanya kenapa? Apanya? (Dijawab) Semuanya serba cepat. Saya minta ini dikerjain. Saya minta ini sehari, dua hari sudah selesai. Beda seperti yg sebelumnya," lanjut kepala negara.

Kedua pemimpin yang ditemuinya itu pun menyampaikan, sebelumnya mereka merasa kesulitan saat berhubungan dengan birokrasi maupun BUMN.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemimpin UEA Puji RI Kini Serba Cepat, Beda dari Sebelumnya

Sehingga Jokowi meminta persepsi dari negara lain yang sudah baik kepada Indonesia menjadi runtuh.

"Kita sendiri itu pusing betul berhubungan dengan, baik dengan birokrasi maupun dengan BUMN," ungkap Jokowi menirukan kedua pemimpin.

"Sehingga ini, jangan sampai, persepsi itu runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com