Harap Draf RUU TPKS Disepakati di Baleg, Ketua Panja: Kalau Tidak, Ya Gugur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya optimistis draf RUU itu akan disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 25 November 2021.

Ia berharap, dalam rapat tersebut diambil keputusan final yang mana draf itu mendapat persetujuan fraksi-fraksi.

"Tentu pleno harus diambil keputusan di Baleg, semoga saja bisa lolos. Ini memang spekulasi juga, kalau tidak lolos di Baleg, gugurlah UU itu," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Ketua Panja Tegaskan RUU TPKS Bukan Aturan Legalisasi Seks Bebas dan LGBT

Meski optimistis, Willy tak menampik bahwa penyusunan draf RUU ini masih diwarnai dinamika antar-fraksi.

Ia mengaku bahwa dinamika tersebut wajar saja dalam hal politik.

"Pembahasannya tidak deadlock, cuma ya biasalah politik. Kan kalau tidak dinamis, bukan politik namanya," ucap dia.

Kendati demikian, Willy ingin masyarakat tahu bahwa DPR bukan satu kesatuan, melainkan terdiri dari berbagai anggota partai politik yang kemudian disebut fraksi di dalamnya.

Baca juga: Ketua Panja Tegaskan Tak Ada Klausul Persetujuan Seksual di Dalam RUU TPKS

Sehingga, menurut dia, tetap akan ada dinamika politik yang terjadi dalam setiap penyusunan RUU.

"DPR ini kumpulan pertarungan parpol, siapa yang sepakat, siapa yang menolak. Itu teman-teman harus tahu," ujar dia.

Lebih lanjut, Willy mengagendakan 25 November sebagai waktu bagi Baleg untuk menyetujui draf RUU TPKS. Setelah itu, Baleg akan membawa draf yang sudah disepakati ke Rapat Paripurna DPR.

Adapun harapan Baleg, dalam rapat paripurna itu disahkan bahwa RUU TPKS menjadi hak inisiatif DPR.

"Lalu dikirim ke presiden untuk diterbitkan supres (Surat Presiden) dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)-nya. Jadi, kita berharap proses panjang ini bisa terjawab dengan cepat," kata Willy.

Baca juga: Panja Gelar Rapat Pleno Besok, Optimistis RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR