Gus Halim Berharap Desa Tanggap Perubahan Iklim Dapat Antisipasi Dampak Bencana

Nilai yang dikoleksi desa-desa di provinsi tersebut, kata dia,  mencakup beberapa hal. Pertama, dalam hal tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah desa meraih angka cukup tinggi sebesar 92 persen.

Baca juga: Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Kedua, untuk nilai penanganan dokumen pembangunan dan pengaduan di desa pun juga tinggi, yaitu 91 persen.

”Pelayanan publik di desa-desa di Provinsi Sumut terbilang sangat memuaskan karena angkanya di atas 90 persen,” ujar Gus Halim.

Pesan Wapres Ma'ruf

Pada kesempatan yang sama, Wapres RI Ma'ruf Amin meminta kepala daerah untuk memitigasi serta mengantisipasi situasi lingkungan akibat bencana alam, termasuk badai La Niña.

"Tentang bahaya banjir dan adanya situasi La Niña, maka curah hujan akan semakin banyak, hingga dapat menyebabkan banjir dan longsor,” ujarnya.

Baca juga: Dampak La Nina Diprediksi Menurun pada Desember, Ini Penjelasannya

Oleh karena itu, lanjut Ma'ruf, dirinya kembali meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten dan kota agar menyiapkan penanganan dan mitigasi akan kemungkinan terjadinya bencana.

Tidak hanya bekerja, sebut dia, tetapi pada saat kejadian itu terjadi. Alangkah lebih baik apabila sudah dilakukan mitigasi dan antisipasi sebelumnya.

Terlebih, daerah-daerah rawan bencana seperti Sumut yang memiliki kemungkinan terkena musibah banjir dan tanah longsor.

Selain penanganan bencanan, Ma'ruf juga meminta kepala daerah untuk melakukan akselerasi reformasi birokrasi. Sebab, peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan.

Baca juga: Mal Pelayanan Publik Permudah Masyarakat, Wapres Minta Sumut Segera Hadirkan

Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membangun mal pelayanan publik (MPP) di kabupaten dan kota. Dengan langkah ini maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan terpadu dan cepat.

Pendirian MPP, sebut Ma'ruf, sudah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP. Di dalam aturan ini, setiap kabupaten dan kota diwajibkan untuk mendirikan MPP.

"Saya dengar di Sumut belum ada MPP di kabupaten dan kota. Maka dari itu, kami imbau bentuk MPP di semua kabupaten dan kota," imbuhnya.

Selain membentuk MPP, lanjut dia, peningkatan pelayanan juga harus sudah ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Kaget Sumut Belum Punya Mal Pelayanan Publik

Begitu pula apabila terjadi hambatan supaya hal itu disampaikan untuk diupayakan penyempurnaan dalam pelayanan.

Sebagai informasi, dalam rakor tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan bupati atau wali kota se-Sumut.

Selain mereka, hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta staf khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.