Gus Halim Berharap Desa Tanggap Perubahan Iklim Dapat Antisipasi Dampak Bencana

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap, adanya desa tanggap perubahan iklim dapat mengurangi serta mengantisipasi dampak bencana di desa-desa di seluruh Indonesia.

Desa tanggap perubahan iklim, kata dia, merupakan desa-desa yang menjadikan kelestarian lingkungan sebagai program kerja unggulannya.

“Dengan desa tanggap perubahan iklim, maka desa-desa di Indonesia bisa mempunyai indeks risiko bencana yang diperlukan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan korban bencana," imbuh pria yang akrab disapa Gus Halim ini seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/11/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi (rakor) pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) serta bupati dan wali kota setempat di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Pada kesempatan itu, Gus Halim mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir bencana hidrometeorologi mulai dirasakan berbagai desa di Indonesia.

Adapun bencana tersebut mulai dari banjir bandang di Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim), dan banjir di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) yang berdampak banyak pada warga desa.

“Situasi bencana harus diwaspadai karena berdasarkan Analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) intensitas hujan akan kian tinggi dalam beberapa waktu ke depan,” kata Gus Halim.

Oleh karenanya, ia meminta desa-desa di Indonesia bersiap menghadapi ancaman dampak perubahan iklim.

Ancaman itu, sebut Gus Halim, dapat diatasi melalui pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa ke-13, yaitu desa tanggap perubahan iklim.

“Dampak perubahan iklim sangat nyata bagi desa-desa di Indonesia. Banjir bandang, longsor hingga puting beliung merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim yang kerap melanda desa-desa di Indonesia. Ini yang harus diwaspadai bersama,” imbuhnya

Perlu peningkatan SDGs Desa

Guna mengatasi dampak perubahan iklim, Gus Halim mengimbau desa-desa di Indonesia, terutama di Sumut agar meningkatkan SDGs Desa ke-12 dan 13.

“SDGs Desa ke-12 dan 13 berkaitan dengan lingkungan, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan serta desa tanggap perubahan iklim. Tujuan-tujuan yang terkait dengan lingkungan harus digenjot,” ujarnya

Meski SDGs Desa ke-12 dan 13 belum tercapai, Gus Halim memberikan apresiasi terhadap capaian indikator SDGs Desa di wilayah Sumut karena mampu menonjolkan sebagai desa berenergi bersih dan terbarukan sesuai SDGs Desa ketujuh.

Tak hanya itu, desa-desa di Sumut juga berturut-turut mencapai tujuan SDGs Desa ke-16, yaitu desa damai berkeadilan dan SDGs Desa keempat yaitu, pendidikan desa berkualitas.

Terkait pelayan publik, Gus Halim juga menunjukkan capaian angka sangat baik di desa-desa wilayah Sumut.

Nilai yang dikoleksi desa-desa di provinsi tersebut, kata dia,  mencakup beberapa hal. Pertama, dalam hal tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah desa meraih angka cukup tinggi sebesar 92 persen.

Kedua, untuk nilai penanganan dokumen pembangunan dan pengaduan di desa pun juga tinggi, yaitu 91 persen.

”Pelayanan publik di desa-desa di Provinsi Sumut terbilang sangat memuaskan karena angkanya di atas 90 persen,” ujar Gus Halim.

Pesan Wapres Ma'ruf

Pada kesempatan yang sama, Wapres RI Ma'ruf Amin meminta kepala daerah untuk memitigasi serta mengantisipasi situasi lingkungan akibat bencana alam, termasuk badai La Niña.

"Tentang bahaya banjir dan adanya situasi La Niña, maka curah hujan akan semakin banyak, hingga dapat menyebabkan banjir dan longsor,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Ma'ruf, dirinya kembali meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten dan kota agar menyiapkan penanganan dan mitigasi akan kemungkinan terjadinya bencana.

Tidak hanya bekerja, sebut dia, tetapi pada saat kejadian itu terjadi. Alangkah lebih baik apabila sudah dilakukan mitigasi dan antisipasi sebelumnya.

Terlebih, daerah-daerah rawan bencana seperti Sumut yang memiliki kemungkinan terkena musibah banjir dan tanah longsor.

Selain penanganan bencanan, Ma'ruf juga meminta kepala daerah untuk melakukan akselerasi reformasi birokrasi. Sebab, peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan.

Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan membangun mal pelayanan publik (MPP) di kabupaten dan kota. Dengan langkah ini maka masyarakat akan mendapatkan pelayanan terpadu dan cepat.

Pendirian MPP, sebut Ma'ruf, sudah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP. Di dalam aturan ini, setiap kabupaten dan kota diwajibkan untuk mendirikan MPP.

"Saya dengar di Sumut belum ada MPP di kabupaten dan kota. Maka dari itu, kami imbau bentuk MPP di semua kabupaten dan kota," imbuhnya.

Selain membentuk MPP, lanjut dia, peningkatan pelayanan juga harus sudah ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Begitu pula apabila terjadi hambatan supaya hal itu disampaikan untuk diupayakan penyempurnaan dalam pelayanan.

Sebagai informasi, dalam rakor tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan bupati atau wali kota se-Sumut.

Selain mereka, hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta staf khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim.