Kompas.com - 17/11/2021, 13:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk segera mendirikan mal pelayanan publik (MPP).

Ma'ruf mengatakan, MPP dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu pintu.

"Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten/kota. Oleh karena itu kami imbau supaya secara kelembagaan ini (MPP) dibentuk di semua kabupaten/kota," ujar Ma'ruf Aminsaat memimpin rapat di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (17/11/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kunjungan ke Aceh, Maruf Amin Tekankan Pemanfaatan Teknologi Digital Pelayanan Publik

Menurut Ma'ruf, salah satu fokus kerja pemerintah saat ini adalah mengakselerasi reformasi birokrasi.

MPP merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan akslerasi tersebut sehingga seluruh pemerintah daerah harus memiliki MPP.

"Kalau sudah ada, tentu peningkatan pelayanan harus terus dilakukan penyempurnaan. Apabila ada berbagai hambatan supaya disampaikan sehingga terus disempurnakan baik yang menyangkut regulasi maupun prosedur," kata Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi digital dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Baca juga: Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Dia mengharapkan agar pelayanan publik yang dihasilkan bisa baik, cepat, mudah, sederhana, kompetitif, dan masif.

"Ini kita harapkan menjadi wajah pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada publik," ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya siap untuk mendirikan MPP untuk mendukung keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya, dia mengaku harus ada pembelajaran terlebih dahulu secara lebih dalam.

"Ini juga perlu pembelajaran secara terus menerus dan harus benar-benar kita fokus," kata Edy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.