Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mal Pelayanan Publik Permudah Masyarakat, Wapres Minta Sumut Segera Hadirkan

Kompas.com - 17/11/2021, 13:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk segera mendirikan mal pelayanan publik (MPP).

Ma'ruf mengatakan, MPP dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu pintu.

"Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten/kota. Oleh karena itu kami imbau supaya secara kelembagaan ini (MPP) dibentuk di semua kabupaten/kota," ujar Ma'ruf Aminsaat memimpin rapat di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (17/11/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kunjungan ke Aceh, Maruf Amin Tekankan Pemanfaatan Teknologi Digital Pelayanan Publik

Menurut Ma'ruf, salah satu fokus kerja pemerintah saat ini adalah mengakselerasi reformasi birokrasi.

MPP merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan akslerasi tersebut sehingga seluruh pemerintah daerah harus memiliki MPP.

"Kalau sudah ada, tentu peningkatan pelayanan harus terus dilakukan penyempurnaan. Apabila ada berbagai hambatan supaya disampaikan sehingga terus disempurnakan baik yang menyangkut regulasi maupun prosedur," kata Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi digital dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Baca juga: Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Dia mengharapkan agar pelayanan publik yang dihasilkan bisa baik, cepat, mudah, sederhana, kompetitif, dan masif.

"Ini kita harapkan menjadi wajah pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada publik," ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya siap untuk mendirikan MPP untuk mendukung keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya, dia mengaku harus ada pembelajaran terlebih dahulu secara lebih dalam.

"Ini juga perlu pembelajaran secara terus menerus dan harus benar-benar kita fokus," kata Edy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com