Mahfud: Jika Pemerintah Jawab Kritik Bukan Berarti Antikritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim bahwa pemerintah tak antikritik.

Jika kritik masyarakat dijawab atau dibantah, kata dia, hal itu bukan berarti pemerintah antikritik.

"Saya selalu mengatakan, ayo dong kritik. Tetapi kalau pemerintah menjawab jangan dibilang antikritik,” kata Mahfud dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube Masjid Kampus UGM, Minggu (14/11/2021).

"Jadi kalau Anda mengkritik, kami jawab, kritik Anda mungkin kurang benar. Tetapi pemerintah tidak pernah antikritik," tuturnya.

Baca juga: Kritik Twit Menteri LHK soal Deforestasi, Walhi: Kok Malah Pro Pembangunan Skala Besar?

Mahfud mengatakan, pemerintah justru berterima kasih atas kritik yang disampaikan publik. Kritik dinilai penting untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

Belakangan, kritik banyak disampaikan terkait penanganan pandemi virus corona.

Pada masa awal pandemi misalnya, pemerintah banyak dikritik karena dinilai terlambat mengambil langkah.

Terkait hal itu, Mahfud mengklaim pihaknya sudah melakukan upaya antisipasi.

"Sebenarnya sejak 28 Desember (2019), dua bulan sebelum Covid resmi masuk ke Indonesia itu, kita sudah mengumumkan pemutusan penerbangan dengan Beijing karena di sana ada Covid, dan kita menjemput 400 orang pelajar dan mahasiswa kita dipulangkan ke Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Upaya Pembungkaman Aspirasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Tahun Jokowi-Maruf, Mural Dihapus hingga Pembentang Poster Ditangkap

Mahfud juga mengklaim bahwa Indonesia menjadi negara yang terakhir terpapar Covid-19.

Sebelum Indonesia, beberapa negara maju sudah lebih dulu terserang gelombang pandemi seperti Italia, Amerika, Jerman, Inggris, dan lainnya.

Kini, virus corona sudah menyebar di 216 negara di berbagai belahan dunia.

"Kami tidak mau excuse (cari alasan). Tapi itu faktanya kalau orang mau katakan lalai ya bilang sana lalai nggak papa, tapi seluruh dunia tidak ada yang tidak lalai," kata Mahfud.

Baca juga: MK Nyatakan UU Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Berlaku 2 Tahun