Kritik Twit Menteri LHK soal Deforestasi, Walhi: Kok Malah Pro Pembangunan Skala Besar?

Kompas.com - 04/11/2021, 11:53 WIB
Ilustrasi deforestasi, penggundulan hutan. Hutan hujan di Kalimantan, dibabat untuk membuat jalan bagi perkebunan kelapa sawit SHUTTERSTOCK/Rich CareyIlustrasi deforestasi, penggundulan hutan. Hutan hujan di Kalimantan, dibabat untuk membuat jalan bagi perkebunan kelapa sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar soal pembangunan besar-besaran tak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.

Dalam akun Twitter @walhinasional, Walhi menganggap Siti lebih mendukung pembangunan skala besar daripada melindungi lingkungan hidup dan kehutanan sebagai tugas pokok seorang Menteri LHK.

"Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah pro banget sama pembangunan skala besar yg jelas2 berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yg harusnya menjadi pelindung kan," tulis Walhi dalam akun Twitter @walhinasional yang dikutip Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Walhi Harap Pernyataan Jokowi soal Deforestasi Turun Seindah Implementasi Regulasi yang Dibuat

Walhi mengingatkan kepada Siti Nurbaya bahwa saat ini dunia sedang menghadapi krisis iklim.

Menurut Walhi, pernyataan Siti Nurbaya memperlihatkan Indonesia masih disibukkan dengan prioritas pembangunan daripada menjaga lingkungan hidup.

Apabila pembangunan skala besar terus menjadi prioritas dengan mengesampingkan upaya deforestasi, maka mustahil mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, baik dan bersih.

"Terus siapa yang menikmati pembangunan, oligarki lagi?" ujar dia.

Saat dihubungi Kompas.com, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan, pihaknya meminta semua pihak meluruskan tentang konsep atau paradigma pembangunan.

Baca juga: Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Pandangan Walhi, kata Yuyun, pembangunan haruslah berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus lingkungan hidupnya.

"Jadi, pembangunan yang dimaksud itu harusnya bukan ditopang oleh pembangunan infrastruktur skala besar, bukan ditopang oleh food estate, sawah dan pertanian skala besar, bukan ditopang oleh pertambangan, perkebunan sawit," ujar Yuyun.

Yuyun mengatakan, selama ini pembangunan tidak pernah dikoreksi untuk melindungi sumber daya manusia sekaligus lingkungan hidupnya.

Di sisi lain, ia justru melihat pembangunan dengan konsep food estate bahkan memicu konflik di masyarakat.

"Karena menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan seterusnya. Ini kan kontradiktif. Maka, yang perlu diluruskan itu adalah paradigma pembangunannya itu," tutur Yuyun.

Baca juga: Indonesia Akhiri Kerja Sama Terkait Pengurangan Emisi dan Deforestasi dengan Norwegia

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.