Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Presiden Jokowi Minta Anggaran Pemilu 2024 Lebih Efisien

Kompas.com - 12/11/2021, 17:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 lebih efisien. Permintaan itu disampaikan saat Jokowi menerima KPU di Istana Kepresidenan, Kamis (11/11/2021).

"Presiden menyampaikan saran agar anggaran Pemilu 2024 disusun lebih efisien, karena keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Secara teknis, lanjut Pramono, KPU diminta membuat dua simulasi anggaran, yakni apabila pemilu masih dalam suasana pandemi dan jika tidak dalam suasana pandemi.

Baca juga: KSP Sebut Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Ada di Tangan KPU

Menanggapi saran presiden tersebut, KPU akan menindaklanjuti dengan membuat simulasi anggaran.

Selain itu, Pramono mengungkapkan dalam pertemuan itu KPU juga melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada 2020.

Selain itu, KPU juga menyampaikan soal persiapan Pemilu 2024.

"Memang telah menjadi kewajiban bagi KPU untuk melaporkan kepada pemerintah dan DPR tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pada 2019 lalu, KPU juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2019 kepada presiden, ketua DPR dan instansi lain," jelas Pramono.

Kepada presiden, KPU melaporkan soal DPT, jumlah paslon, SDM, anggaran, sengketa di MK, pengaturan soal protokol kesehatan, tingkat partisipasi, dan sebagainya.

Baca juga: Sudah Diatur Undang-undang, KPU Diminta Tak Ragu Putuskan Hari H Pemilu 2024

Pramono mengungkapkan, menanggapi laporan KPU, presiden mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2020.

"Pilkada dengan partisipasi pemilih tinggi namun tanpa peningkatan kasus Covid-19 secara nasional," katanya.

"Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa KPU akan mampu melaksanakan Pemilu 2024 karena sukses menyelenggarakan pemilu 2019 yang serentak dan Pilkada 2020 di tengah pandemi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com