Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puluhan Akademisi Dukung Permendikbud soal Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Kompas.com - 11/11/2021, 10:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comAkademisi dari berbagai perguruan tinggi mendukung peraturan soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus.

Para akademisi berpandangan, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi momentum penting untuk menyediakan pedoman hukum dalam mengatasi kekerasan seksual.

“Aturan dan kode etik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selain penting untuk melindungi korban, juga penting untuk membangun kultur akademik yang sehat, berperadaban, setara, dan adil,” dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Ramai-ramai Mendukung Penghapusan Kekerasan Seksual di Kampus

Para akademisi berpandangan, kekerasan seksual merupakan implikasi logis dari relasi kuasa, termasuk dalam relasi gender yang timpang di perguruan tinggi.

Pihak yang berada pada posisi dominan memiliki privilese untuk memanipulasi, menakut-nakuti, serta menaklukkan korban.

“Kekerasan seksual merusak martabat korban dan merontokkan fungsi universitas sebagai tempat pencarian kebenaran,” tulis para akademisi.

Permendikbud Ristek 30/2021 ini juga dinilai sebagai upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi dan tidak tertangani dengan baik karena adanya relasi kuasa.

Di sisi lain, para akademisi berpandangan, penolakan terhadap kebijakan ini menunjukkan adanya pandangan konservatif.

“Sehingga tidak mampu memahami batas antara norma kesusilaan dengan kekerasan atau yang antara lain ditandai dengan persetujuan, dan menolak untuk melihat data kekerasan seksual di kampus yang tinggi,” kata mereka.

Baca juga: Urgensi Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Oleh karena itu, Seluruh kampus diharapkan segera mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Penundaan terhadap upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual hanya akan melanggengkan relasi kuasa purba yang tidak adil,” tegas mereka.

Hingga berita ini ditayangkan, sudah ada 47 akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang memberikan dukungan. Berikut daftarnya:

1. Robertus Robet (UNJ)

2. Bivitri Susanti (STH JENTERA)

3. Bagus Takwin (UI)

4. Herlambang P Wiratraman (UGM)

5. Atnike Sigiro (Paramadina)

6. Meila Riskia (UNJ)

7. Joeni A. Kurniawan (Unair)

8. Dian Noeswantari (Pusham Ubaya Surabaya)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com