Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Cetak ASN Profesional

Kompas.com - 10/11/2021, 13:35 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) Kusdiantoro mengatakan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ke-15 Tahun 2021 digelar untuk mewujudkan program prioritas Kementerian KP periode 2021-2024.

Adapun program prioritas Kementerian KP yang dimaksud Kusdiantoro meliputi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap dan pengembangan budidaya untuk meningkatkan ekspor.

Lebih lanjut, program prioritas Kementerian KP juga termasuk pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar, air payau, dan air laut berbasis kearifan lokal.

Untuk diketahui, PKA ke-15 Tahun 2021 diselenggarakan selama 91 hari, mulai 5 Juli hingga 9 November 2021 dan diikuti sejumlah 26 peserta.

Sebanyak 22 peserta merupakan pegawai Kementerian KP dan empat orang lainnya merupakan pegawai Dinas Kabupaten Subang.

Baca juga: KKP Pastikan Tak Semua Kapal Kecil Kena PNBP Perikanan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara blended learning synchronous menggunakan learning management system (LSM) dari platform E-Milea milik Kementerian KP.

Dengan demikian, peserta mudah mengakses penjelasan, pendalaman materi, dan mampu berinteraksi dengan pelatih melalui Zoom Meeting.

Beberapa materi yang diberikan kepada peserta meliputi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, aktualisasi kepemimpinan, serta orientasi program.

Menurut Kusdiantoro, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki fondasi budaya kerja profesional dengan menerapkan core valuesBerAKHLAK”, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Baca juga: Bangun Sektor KP, Menteri Trenggono Dorong Riset Perikanan di Perguruan Tinggi

“Jika semua core values ‘BerAKHLAK’ dapat diserap dan diimplementasikan oleh setiap ASN, maka employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ akan terwujud,” kata Kusdiantoro, dalam acara penutupan PKA ke-15 Tahun 2021.

Dengan demikian, kata dia, upaya reformasi birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional.

“Inovasi adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, karena inovasi mendukung penciptaan industri, bisnis, dan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan efisiensi, kualitas dari barang dan jasa,” jelas Kusdiantoro.

Untuk itu, lanjut dia, dalam perkembangan pasar yang semakin global, para inovator atau pemimpin memiliki posisi untuk menjawab tantangan.

Baca juga: Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

“Mereka (pemimpin) juga dituntut untuk memiliki kinerja tinggi, efisien, efektif, akuntabel, berintegritas dan berdaya saing tinggi,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Kusdiantoro berharap, pemimpin administrator dapat berperan penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di masing-masing instansi.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono berpesan agar seluruh pejabat di Kementerian KP dapat menjadi pemimpin yang profesional, kompeten, dan bekerja keras melayani masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com