Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Minta Jokowi Kedepankan Efektivitas dan Profesionalitas jika Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 09/11/2021, 15:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyarankan Presiden Joko Widodo mengedepankan dua prinsip yaitu efektivitas dan profesionalitas apabila hendak melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Adapun hal tersebut disampaikan untuk menanggapi munculnya wacana Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet, usai masa jabatannya sebagai Panglima selesai pada November 2021.

"Tapi bukan dalam prinsip akomodatif. Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Marsekal Hadi Disebut Bakal Masuk Kabinet, Gerindra Serahkan Keputusan Reshuffle ke Jokowi

Kendati demikian, Willy mengaku pihaknya tetap menyerahkan terkait perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi.

Sebab, ia menekankan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan reshuffle kabinet.

"Kami dari Fraksi Partai Nasdem dan juga DPP menyerahkan kepada presiden yang terbaik untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan beliau, tugas-tugas pemerintahan beliau, seperti apa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Willy juga menyarankan Presiden agar melihat apakah ada kebutuhan dalam pemerintahan sehingga ingin melakukan reshuffle.

"Bukan hanya sekadar, ya utak atik gatuk lah. Tau gak utak atik gatuk? Geser ke sana sini terus kemudian nggak," imbuh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, spekulasi mengenai masuknya Hadi Tjahjanto ke Kabinet Indonesia Maju sebagai salah satu menteri Jokowi menguat beberapa waktu terakhir seiring dengan rencana pergantian jabatan Panglima TNI.

Baca juga: Perlukah Reshuffle Kabinet Pasca-pergantian Panglima TNI?

Isu ini muncul juga bersamaan dengan menguatnya dugaan reshuffle kabinet.

Terkait kabar reshuffle, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku bahwa hingga kini presiden belum punya rencana mengenai hal tersebut.

“Belum belum ada, belum ada (reshuffle),” kata Pratikno di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Pratikno juga belum mau memberikan kepastian atas spekulasi masuknya Hadi Tjahjanto ke kabinet.

“Belum ada,” kata Pratikno

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com