Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

Kompas.com - 22/10/2021, 18:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman memberikan penjelasan mengenai kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle setelah dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kabinet Indonesia Maju sendiri tepat berusia dua tahun pada 23 Oktober 2021 atau esok hari.

"Terkait dengan reshuffle, kami hanya bisa mengatakan bahwa presiden lah yang mengetahui. Termasuk juga mengevaluasi terhadap kabinet Indonesia Maju," ujar Fadjroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/10/2021).

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang Reshuffle Setelah PAN Merapat

"Jadi kami hanya bisa mengatakan bahwa presiden lah yang nanti akan menyampaikan. Sebab itu adalah hak prerogatif beliau. Apakah reshuffle atau tidak itu juga benar-benar di tangan presiden," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia 2 tahun pada Rabu (20/10/2021).

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi merapat sebagai partai pendukung pemerintah.

Bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah berawal ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengikuti pertemuan antara Jokowi dan ketua-ketua umum partai koalisi pada Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Survei Median: 53 Persen Masyarakat Anggap Reshuffle Tak Ubah Situasi Jadi Lebih Baik

Jika ditelusuri kembali, selama dua tahun perjalanannya, Kabinet Indonesia Maju telah diterpa beberapa kali isu perombakan atau reshuffle kabinet.

Namun, sejauh ini Jokowi baru dua kali melakukan reshuffle kabinet.

Pertama, ia merombak kabinet pada 23 Desember 2020 setelah dua orang menteri, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi.

Juliari digantikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sedangkan Edhy digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Selain dua pos di atas, Jokowi merombak empat pos menteri lain, yakni Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto digantikan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Fachrul Razi digantikan oleh Yaqut Cholil Qaumas, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto digantikan Muhammad Lutfi, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama digantikan Sandiaga Uno.

Baca juga: Soal Kemungkinan Adanya Reshuffle, Fadjroel: Biar Presiden Bicara Dulu...

Saat itu, Jokowi juga mengisi lima pos wakil menteri yang kosong, yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Syarif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sekitar empat bulan berselang, pada 28 April 2021, Jokowi kembali merombak kabinet meski skalanya tidak sebesar yang terjadi pada Desember 2020.

Jokowi menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jabatan Mendikbudristek lalu diemban oleh Nadiem Makarim yang sebelumnya adalah Mendikbud.

Jokowi juga membentuk kementerian baru yakni Kementerian Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun dilantik sebagai Menteri Investasi merangkap sebagai kepala BKPM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com