Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Dugaan Suap Kasus Pajak, Saksi Sebut Ada Perbedaan Penghitungan Wajib Pajak

Kompas.com - 09/11/2021, 15:20 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang saksi bernama Naufal Binnur mengatakan ada perbedaan jumlah kewajiban pajak yang mesti dibayarkan PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Naufal adalah manager Forsite Consulting, konsultan pajak yang sempat digunakan oleh PT GMP.

Perbedaan itu terkait penghitungan kewajiban pajak PT GMP yang dihitung oleh Forsite Consulting, dengan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak.

Padahal, berdasarkan tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) mestinya pajak yang dibayarkan PT GMP hanya berkisar Rp 4 hingga Rp 5 miliar.

“Terkait tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) menurut kami tambahannya Rp 4 sampai Rp 5 miliar. Itu menurut kami,” terang Naufal dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dalam persidangan ini, Naufal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

Baca juga: Haji Isam Laporkan Saksi Kasus Suap Pajak ke Bareskrim Polri, Ini Kata KPK

Dalam kesaksiannya, Naufal mengatakan bahwa petugas pajak datang lagi dan meminta tambahan pembayaran pajak senilai Rp 20 miliar.

“Setelah submit SPT tahunan, kantor pajak datang lagi untuk audit, lalu ada tambahan Rp 20 miliar lagi,” ungkap Naufal.

Mendengar keterangan itu hakim kemudian mencecar Naufal kembali.

“Setelah diaudit pemeriksa pajak tadi?,” tanya hakim.

“Iya Pak,” tutur Naufal.

Meski ada perbedaan perhitungan, Naufal menceritakan bahwa PT Gunung Madu Plantations tidak mengajukan keberatan.

Namun dalam persidangan, Naufal mengaku tak mengetahui alasan PT GMP tak melakukan upaya banding atau keberatan atas SPHP pemeriksa pajak itu.

Diketahui dalam perkara ini Angin dan Dadan didakwa menerima suap senilai total Rp 57 miliar.

Baca juga: Kasus Suap Pajak, KPK Dalami Peran Tersangka Konsultan Pajak

Suap diduga diterima dari tiga pihak. Pertama, dari dua orang konsultan pajak PT Gunung Madu bernama Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas.

Kedua, penerimaan suap dari kuasa Bank Pan Indonesia (Panin) Veronika Lindawati.

Terakhir, diduga keduanya menerima suap dari konsultan PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.

Jaksa mendakwa Angin dan Dadan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Jika terbukti keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

PDI-P Gelar Sekolah Hukum untuk Kader, Mahfud MD Jadi Pengajar

Nasional
Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Staf Hasto Mengaku Dibentak Penyidik, KPK: Kami Menjunjung HAM

Nasional
Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Penyidik Disebut Bentak Staf Hasto PDI-P, KPK Siap Buka Rekaman CCTV

Nasional
Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Antisipasi Kekeringan, Pemerintah Akan Pasang 20.000 Pompa Air di Kawasan Produsen Beras

Nasional
Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Pasutri Pemilik Pabrik Narkoba di Medan Disebut Beli Bahan dari China lewat “Marketplace”

Nasional
PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

PKB Tegaskan Anies Tetap Harus Uji Kelayakan dan Kepatutan jika Maju Pilkada DKI

Nasional
Pastikan Jemaah Indonesia Terlayani Baik, Timwas Haji DPR Tinjau Situasi di Armuzna

Pastikan Jemaah Indonesia Terlayani Baik, Timwas Haji DPR Tinjau Situasi di Armuzna

Nasional
Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Timwas DPR RI Imbau Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Segera Kembali ke Tanah Air

Nasional
Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Soal Harun Masiku Bisa Tertangkap dalam Seminggu, Direktur Penyidikan KPK: Itu Motivasi Pimpinan agar Fokus

Nasional
Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Nasional
Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Jokowi: Dunia Menuju Neraka Iklim, Jangan Main-main Urusan Kekeringan

Nasional
Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Cek Fasilitas Jemaah Haji Indonesia di Armuzna, DPR Temukan Sejumlah Kekurangan

Nasional
Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Timwas Haji DPR RI Soroti Kasur dan Kapasitas Tenda Jemaah di Arafah yang Terlalu Kecil

Nasional
KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

KPK Sita Uang dan Aset Belasan Miliar Rupiah dari Tersangka Korupsi di DJKA

Nasional
Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Soroti Terlambatnya Distribusi Kartu Nusuk, Timwas Haji DPR: Ini Problematika Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com