Politisi Nasdem Minta Jokowi Kedepankan Efektivitas dan Profesionalitas jika Reshuffle Kabinet

Adapun hal tersebut disampaikan untuk menanggapi munculnya wacana Marsekal Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet, usai masa jabatannya sebagai Panglima selesai pada November 2021.

"Tapi bukan dalam prinsip akomodatif. Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Kendati demikian, Willy mengaku pihaknya tetap menyerahkan terkait perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi.

Sebab, ia menekankan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan reshuffle kabinet.

"Kami dari Fraksi Partai Nasdem dan juga DPP menyerahkan kepada presiden yang terbaik untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan beliau, tugas-tugas pemerintahan beliau, seperti apa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Willy juga menyarankan Presiden agar melihat apakah ada kebutuhan dalam pemerintahan sehingga ingin melakukan reshuffle.

"Bukan hanya sekadar, ya utak atik gatuk lah. Tau gak utak atik gatuk? Geser ke sana sini terus kemudian nggak," imbuh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Sebelumnya diberitakan, spekulasi mengenai masuknya Hadi Tjahjanto ke Kabinet Indonesia Maju sebagai salah satu menteri Jokowi menguat beberapa waktu terakhir seiring dengan rencana pergantian jabatan Panglima TNI.

Isu ini muncul juga bersamaan dengan menguatnya dugaan reshuffle kabinet.

Terkait kabar reshuffle, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku bahwa hingga kini presiden belum punya rencana mengenai hal tersebut.

“Belum belum ada, belum ada (reshuffle),” kata Pratikno di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Pratikno juga belum mau memberikan kepastian atas spekulasi masuknya Hadi Tjahjanto ke kabinet.

“Belum ada,” kata Pratikno