Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa Diminta Jalankan Prioritas Kerja yang Sudah Ada dan Mudah Tercapai

Kompas.com - 07/11/2021, 13:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan calon Panglima TNI yang baru yaitu Jenderal Andika Perkasa agar menjalankan prioritas kerja yang sudah dimiliki oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menurut dia, hal ini dikarenakan masa jabatan Andika yang dinilai sangat singkat yaitu 13 bulan hingga Desember 2022.

"Jadi, satu tahun ini, jalankan saja prioritas yang terbatas, tapi mudah dicapai. Sehingga satu tahun ini tidak berlalu begitu saja. Punya makna dan beliau tetap bisa mencatat prestasi," kata Khairul dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube medcom.id, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Andika Perkasa Ingin Mantapkan Interoperabilitas Tiga Matra dalam Operasi TNI

Khairul berpandangan, masa jabatan yang singkat itu akan membuat Andika tidak memiliki waktu lebih untuk mengutak-atik warisan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ia menilai, Andika akan sangat terbatas ruang sebagai panglima baru untuk mengubah program atau anggaran Panglima TNI sekarang yang telah disetujui DPR.

"Sehingga, Bapak Andika saya kira hanya perlu memilih prioritas," tambah dia.

Menurut Khairul, ada sejumlah prioritas yang bisa dilakukan Andika di antaranya mengoptimalkan interopabilitas dari tiga matra, khususnya di laut.

Sebab, menurutnya, tantangan dan ancaman saat ini justru lebih banyak pada sektor laut, sedangkan Andika berasal dari matra darat.

"Interopabilitas itu sangat penting ya, apalagi beliau di matra darat, sementara tadi disampaikan bahwa tantangan dan ancaman yang harus diantisipasi itu lebih banyak di perairan, sehingga membutuhkan interopabilitas di situ," jelasnya.

Baca juga: Fit and Proper Test Calon Panglima TNI, Ini 8 Fokus Kerja Jenderal Andika Perkasa

Lebih spesifik, Khairul berharap Andika mampu mengoptimalkan komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan) guna mewujudkan interopabilitas tiga matra.

Selain itu, Andika juga diminta meningkatkan sinergitas terutama dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Sehingga, PR-PR ini yang harus dikerjakan. Dia enggak usah muluk-muluk bikin slogan," ucapnya.

Diketahui, Jenderal Andika Perkasa telah dipilih Jokowi menjadi calon Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November tahun ini.

Baca juga: Andika Perkasa Tak Ingin TNI Ambil Tugas Kementerian

Pengajuan oleh Jokowi itu dikirimkan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Pengajuan itu dikirimkan melalui surat presiden (Surpres) yang tiba di DPR, pada Rabu (3/11/2021).

Usai menerima Surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com