Andika Perkasa Diminta Jalankan Prioritas Kerja yang Sudah Ada dan Mudah Tercapai

Menurut dia, hal ini dikarenakan masa jabatan Andika yang dinilai sangat singkat yaitu 13 bulan hingga Desember 2022.

"Jadi, satu tahun ini, jalankan saja prioritas yang terbatas, tapi mudah dicapai. Sehingga satu tahun ini tidak berlalu begitu saja. Punya makna dan beliau tetap bisa mencatat prestasi," kata Khairul dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube medcom.id, Minggu (7/11/2021).

Khairul berpandangan, masa jabatan yang singkat itu akan membuat Andika tidak memiliki waktu lebih untuk mengutak-atik warisan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ia menilai, Andika akan sangat terbatas ruang sebagai panglima baru untuk mengubah program atau anggaran Panglima TNI sekarang yang telah disetujui DPR.

"Sehingga, Bapak Andika saya kira hanya perlu memilih prioritas," tambah dia.

Menurut Khairul, ada sejumlah prioritas yang bisa dilakukan Andika di antaranya mengoptimalkan interopabilitas dari tiga matra, khususnya di laut.

Sebab, menurutnya, tantangan dan ancaman saat ini justru lebih banyak pada sektor laut, sedangkan Andika berasal dari matra darat.

"Interopabilitas itu sangat penting ya, apalagi beliau di matra darat, sementara tadi disampaikan bahwa tantangan dan ancaman yang harus diantisipasi itu lebih banyak di perairan, sehingga membutuhkan interopabilitas di situ," jelasnya.

Lebih spesifik, Khairul berharap Andika mampu mengoptimalkan komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan) guna mewujudkan interopabilitas tiga matra.

Selain itu, Andika juga diminta meningkatkan sinergitas terutama dengan penanganan pandemi Covid-19.

"Sehingga, PR-PR ini yang harus dikerjakan. Dia enggak usah muluk-muluk bikin slogan," ucapnya.

Diketahui, Jenderal Andika Perkasa telah dipilih Jokowi menjadi calon Panglima TNI menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November tahun ini.

Pengajuan oleh Jokowi itu dikirimkan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Pengajuan itu dikirimkan melalui surat presiden (Surpres) yang tiba di DPR, pada Rabu (3/11/2021).

Usai menerima Surpres, DPR kemudian menugaskan kepada Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Andika Perkasa.

Ujian itu dilakukan pada Sabtu (6/11/2021) dan menghasilkan keputusan bahwa Komisi I menyetujui Andika Perkasa sebagai panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada November 2021.