Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Berkontribusi Jawab Masalah Akibat Covid-19

Kompas.com - 03/11/2021, 17:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat berkontribusi menjawab berbagai masalah akibat Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara International Dirasat Islamiyah Conference ke-7 yang dilaksanakan Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerja sama dengan Organisasi Internasional Alumni Al Azhar, Rabu (3/11/20210.

"Saya berharap agar lembaga pendidikan Islam, seperti UIN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lainnya dapat menjawab berbagai masalah dampak Covid-19 dalam perspektif keagamaan yang belum terjawab," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, berbagai masalah tersebut tidak hanya yang menyangkut bidang kesehatan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pasalnya, kata dia, pandemi Covid-19 juga telah mendorong para ulama untuk berijtihad dan mengeluarkan fatwa atau menyajikan pemikiran Islam.

Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan situasi darurat dan mengubah berbagai aspek kehidupan baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun pendidikan.

Baca juga: Pimpin Rapat dengan Forkopimda di Kaltim, Wapres Ingatkan soal Pungli

Tidak terkecuali dalam cara beribadah umat yang juga harus berubah.

"Dalam kaidah fikhiyah situasi yang masaqoh dibolehkan adanya kemudahan sesuai dengan kaidah: al-masyaqqatu tajlibut taisir dengan menggunakan rukhshah atau dispensasi atau keringanan," kata dia.

Konsep rukhsah, kata dia, ada yang sifatnya pilihan antara hukum asal dan keringanan, ada pula yang disunahkan agar lebih memilih yang rukhsah daripada yang normal.

Bahkan terdapat pula yang sifatnya diharuskan seperti memakan bangkai ketika tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan hidup.

Selama pandemi Covid-19 ini, Ma'ruf juga mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lainnya yang telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang adaptasi peribadatan dengan pandemi Covid-19.

Antara lain fatwa tentang pedoman cara shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani Covid-19; pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.

Kemudian pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, panduan shalat Idul Fitri, shalat Jumat, shalat jama’ah dan shalat Idul Adha, serta penyembelihan kurban untuk mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Wapres Tekankan soal Pemberdayaan Masyarakat untuk Kurangi Kemiskinan

Lebih lanjut, Ma'ruf juga berharap agar UIN dapat menjadi kiblat baru kajian Islam di tingkat dunia selain Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

"Saya berharap UIN sebagai lembaga pendidikan Islam terkemuka dapat menjadi kiblat baru kajian Islam di tingkat dunia di samping Universitas Al-Azhar Kairo," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com